Gimana perkembangan perbankan, asuransi dan pasar modal syariah kita???

Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia

Sharia Economic Education (Sharee)

Penulis : Alfado Agustio | Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri 2009 |

Keuangan syariah sebagai sebuah sistem keuangan yang berlandaskan syariah memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. Salah satunya ialah fitur-fitur produk keuangan syariah yang berlandaskan keadilan dan bertujuan untuk menggerakan ekonomi umat. Di Indonesia perkembangan keuangan syariah cukup menggembirakan. Hal ini bisa ditandai pertumbuhan berbagai institusi keuangan syariah baik perbankan, asuransi, pasar modal, lembaga keuangan non bank dan badan zakat yang menunjukkan pertumbuhan signifikan setiap tahun. Untuk kali ini saya ingin membahas perbankan, asuransi dan pasar modal karena saya menganggap 3 sektor ini cukup penting untuk diketahui bagaimana perkembangannya.

Mari kita mulai pembahasan dari bidang perbankan. Diawali dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama yang berdiri di indonesia pada tahun 1992, saat ini di indonesia telah banyak berdiri bank-bank  syariah baik berbentuk Bank Umum Syariah (BUS) maupun berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Berdasarkan statistik Bank Indonesia…

Lihat pos aslinya 1.389 kata lagi

MANAJEMEN ASET dan LIABILITAS

PENDAHULUAN
Bank pada hakikatnya adalah lembaga intermediasi antara penabung dan investor. Tabungan hanya akan berguna apabila diinvestasikan, sedangan para penabung tidak dapat diharapkan untuk sanggup melakukannya sendiri dengan terampil dan sukses. Nasabah mau menyimpan dananya di bank karena ia percaya bahwa bank dapat memilih alternative investasi yang menarik.
Proses pemilihhan investasi itu harus dilakukan dengan seksama karena kesalahan dalam apemilihan investasi dakan membawa akibat bank tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada para nasabah. Pada umumnya, bank menkoordinasikan fungsi tersebut melalui apa yang disebut dengan asset-liability management committee atau disingkat ALCO.
Tugas utama manajemen aset/liabilitas adalah memaksimalkan laba, meminimalkan risiko, dan menjamin tersedianya likuiditas yang cukup. Potensi risiko yang dihadapi oleh bank konvensional juga dihadapi oleh bank syariah, kecuali risiko tingkat bunga, karena prinsip profit and loss sharing yang menjadi sistem operasionalnya.
Fokus management asset dan liabilitas adalah mengkoordinasikan portofoliio asset-liabilitas bank dalam rangka memaksimalkan profit bagi bank dan hasil yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kebutuhan liquiditas dan kehati-hatian.
Prastimoyo (1997) mengatakan bahwa focus atau tujuan manajemen asset dan liabilitas adalah mengoptimalkan pendapatan dan menjaga agar resiko tidak melampaui batas yang dapat ditolerir, disamping juga memaksimalkan harga pasar dari ekuitas perusahaan, sedang menurut Bambang (2000), manajemen asset dan liabilitas mempunyai fungsi dan kenijakan dalam menjalankan strategi penentuan harga, baik dalam bidang lending maupun funding, secara umum, tanggung jawab ALCO adalah mengelola posisi dan alokasi dana-dana bank agar tersedia likuiditas yang cukup, memaksimalkan profit dan meminimalkan resiko.
Disisi yang lain perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbada dengan bank konvensional yakni tidak mengenal bunga melainkan bagi hasil selain itu ada beberapa kegiatan bisnis yang hanya ada pada perbankan syariah seperti perdagangan dan gadai sehingga hal tersebut membawa dampak teknis yang luas pada aktifitas perbankan salah satunya adalah pengelolaan asset-liabilit. Sehingga makalah ini akan menguraikan bagaimana kebijakan ALM diterapkan pada perbankan syariah.

PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN MANAJEMEN ASSET DAN LIABILITAS (ALMA)
Asset / Liability Management adalah serangkaian tindakan dan prosedur yang dirancang untuk mengontrol posisi keuangan. Isu-isu keamanan dan kesehatan merupakan bagian penting dari definisi ini. Namun, Koperasi Kredit mengakui perlunya pendapatan yang konsisten untuk membantu pertumbuhan dan pelayanan, seimbang dengan faktor lain. Dengan demikian tujuan dari ALMA adalah untuk menjaga kesehatan bank yang dapat diukur dengan CAMEL serta melakukan antisipasi terhadap perubahan eksternal yang berkaitan dengan inflasi dan tingkat suku bunga serta perubahan atas nilai tukar mata uang (M Ali 2004) selain itu ALMA dimaksudkan agar bank memperoleh net income yang optimal bagi bank dengan pengendalian yang tepat atas aktiva dan passive bank diharapkan bank dapat memperoleh pendapatan dari kegiatannya tersebut.
Dalam mempelajari ALMA terdapat beberapa kategori risiko, yaitu sebagai berikut:
a.    Resiko dibidang kredit.
b.    Resiko di bidang Liquiditas ( bank tidak dapat membayar kewajiban pada waktunya atau hanya dapat membayar dengan melakukan pinjaman darurat atau menjual aktiva.
c.    Resiko tingkat suku bunga ( Resiko akibat perubahan suku bunga)
d.    Resio nilai valuta asing ( kerugian akibatperubahan kurs)
e.    Resiko di bidang kontijen (resiko akibat transaksi kontijen
Agar resiko-resiko diatas dapat diminimalkan, diperlukan kerangka proses ALMA yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memaksimumkan keuntungan sekaligus membatasi resiko aset dan liabilitas dengan mematuhi ketentuan kebijakan moneter dan pengawasan bank. ALMA yang kuat akan memberikan landasan yang jelas meliputi strategi manajemen, penunjang dan pelaksanaan pengembangan bank. Oleh karena itu perlu dibentuk semacam kerangka ALMA dengan urutan sebagai berikut :
a.    Adanya penetapan kebijakan dan strategi ALMA oleh organisasi yang memiliki kewenangan formal dan dan personel yang profesional.
b.    Adanya tujuan/arah bagi manajemen dan petugas pelaksanan dalam proses pelaksanaan tugas dengan cara menetapkan standar-standar tertentu.
c.    Adanya pengumpulan data internal/eksternal yang menjamin bahwadata yang terkumpultersebut sudah cukup menunjang untuk keputusan ALMA baik untuk jangka waktu pendek maupun panjang.
d.    Adanya analisis yang mengembangkan skenario untuk menguji berbagai alternatif strategiALMA sebelum keputusan diambil serta petugas memantau efektifitas pelaksanaan tersebut
e.    Adanya manajemen likuditas yang ampu mengelola dana dengan baik pada suatu tingkat bungayang wajar, agar dapat memenuhi setiap kewajiban dan memanfaatkan kesempatan baru.
f.    Adanya manajemen gap yang bertujuan untuk memaksimalkan pedapatan dan memperkecilresiko, yang dihubungkan dengan besarnya gap/mistmatch
g.    Adanya manajemen valuta asing yang mengelola besarnya gap tiap-tiap mata uang dan antarmata uang yang tercantum dalam pembukuan bank untuk menghasilkan keuntungan maksimum dalam batas-batas risiko tertentu.
Adanya manajemen pricing yang menjamin bahwa strategi penetapan tingkat bunga dapat menunjang proses pelaksanaan manajemen gap, likuiditas dan manajemen valuta asing. Kemudian untuk melaksanakan ALMA framework diatas, perlu dibentuk organisasi ALMA pada suatu bank. Organisasi ALMA bank pada umumnya terdiri dari Asset Liability Committe (ALCO) atau unit organisasi lainnya yang mempunyai hak formal yang sama dengan ALCO dan ALCO Support Group (ASG).
Dalam organisasi tersebut ditetapkan tanggung jawab ALCO, yaitu menetapkan tujuan, membuat keputusan ALMA, mementau kegiatan dan menelaah hasil kebjakan ALMA. Sedangkan tanggung jawab ASG adalah mengumpulkan data internal dan eksternal, emnyusun analisis, mengembangkan strategi dan scenario, membuat laporan, mengajukan saran-saran untuk rapat ALCO dan memantau pelaksanaannya. Proses pembuatan kebijakan ALMA dilakukan olh direksi bank. Kebijakan yang dimaksud antara lain berupa penetapan limit dan target setiap bidang, rasio-rasio strategi pendanaan dan penenaman dana,struktur neraca, kebijakan harga, kebutuhan modal, dll.

B. FUNGSI MANAJEMEN ASSET DAN LIABILITAS (ALMA)
Untuk lebih memudahkan dan memahami bidang tugas ALMA, dalam pembahasan berikut akan dijelaskan fungsi-fungsi utama yang terdapat dalam ALMA yaitu :
1. Manajemen Likuiditas
Manajemen likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajiban-kewajiban maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabahnya setiap saat. Pengelolaan likuiditas tersebut dilakukan untuk memenuhI pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut:
a.    Kemampuan untuk memprediksi kebutuhan dana di masa yang akan datang.
b.    Mencari sumber dana untukmencukupi jumlah yang dibutuhkan.
c.    Melakukan penatausahaan untuk arus dana yang masuk dan keluar.

Selanjutnya dalam pengelolaan likuiditas bank ada beberapa risiko yang mungkin timbul antara lain sebagai berikut :
1.    Risiko pendanaan (funding risk)
Risiko ini timbul apabila bank tidak cukup dana untuk memenuhi kewajibannya.
2.    Risiko bunga (interest risk)
Adanya berbagai variasi tingkat suku bunga dalam aset maupun liabilities dapat menimbulkan ketidakpastian tingkat keuntungan yang akan diperoleh.
Beberapa Alat Ukur Likuiditas Bank
Dalam konsep ALMA pengukura likuiditas bank dilakukan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk pengukuran jangka pendek, antara lain dipergunakan :
a.    Statutory Reserve Requirement, yang dikenal sebagai giro wajib minimum (GWM) yakni,
Saldo Giro pada BI                > 5%
Kewajiban kepada pihak ketiga pada periode dua minggu sebelumnya
Untuk memenuhi GWM diperlukan dana minimal sebesar 5% dari dana pihak ketiga, sedangkan besarnya kas fisik yang diperlukan untuk operasional sehari-hari diserahkan kepada kebijakan masing-masing bank dan hal ini tergantung kepada besarnya kas yang benar-benar dibutuhkan oleh bank. Dengan demikian primary reserve bank akan selalu ada diatas 5% dari dana pihak ketiga, yaitu dalam bentuk GWM sebesar 5% ditambah dengan  kas fisik yang ada di brankas masing-masing cabang.
b.    Basic Surplus yakni pengukuran besarnya likuiditas pada suatu keadaan tertentu yang diukur dengan rumus :
BASIC SURPLUS = AKTIVA LANCAR – PASIVA LANCAR
Klasifikasi angka basic surplus
1. Positif : Penempatan jangka dana pendek didukung dengan sumber dana jangka panjang
2. Negatif : Penempatan dana jangka panjang didukung dengan sumber dana jangka pendek
3. Nol : Penempatan dana jangka pendek didukung dengan sumber dana jangka pendek
Selanjutnya untuk mengukur likuiditas jangka panjang (longer term liquidity) dapat dipergunakan alat ukur antara lain :
a.    Rasio Likuiditas
Liquidity Ratio    =     New purchased funds required
Total funding requirement

Alat ini dipergunakan untuk mengukur proyeksi kebutuhan likuiditas bank setelah memperhitungkan usaha yang diinginkan dalam periode tertentu. New purchased funds required yakni proyeksi perubahan aktiva dikurangi dengan proyeksi perubahan pasiva pada neraca bank. Sedangkan total funding requirement, adalah jumlah dana (pasiva) yang dibutuhkan pada tanggal tertentu di masa yang akan datang untuk membiayai aset.
b.    Indeks Likuiditas
Liquidity Index    =     Total weighted liabilities
Total weighted assets
Alat ini dipergunakan untuk mengukur keadaan likuiditas dengan jangka waktu  yang lebih panjang pada suatu saat tertentu. Sebelum melakukan perhitungan, kmponen aktiva maupun pasiva neraca dklasifikasikan seperti halnya  dalam perhitungan basic plus. Perbedaanya pada setiap golongan waktu diberikan bobot dengan bobot yang semakin besar untuk jangka waktu penggolongan yang semakin panjang.
c.    Loan to Deposit Ratio (LDR)
Perbandingan jumlah pinjaman yang diberikan dengan simpanan masyarakat., yang dirumuskan sebagai berikut :
LDR    =     Pinjaman yang diberikan
Dana Masyarakat
Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tingkat likuitas bank dianggap sehat apabila LDR-nya antara 85%-110%.

Strategi Manajemen Likuiditas
Strategi manajemen likuiditas akan sangat terkait dengan tujuan penggunaan likuiditas. Namun dalam menerpkan strategi manajemen yang akan diambil sangat tergantung kepada skill manager likuiditas yang ada, keandalan dari management information system yang dimiliki serta perlu dipertimbangkan kondisi likuiditas pasar dan kebutuhan likuiditas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Manajemen Gap (Mismatch)
Manajemen Gap adalah upaya-upaya untuk mengelola dan mengendalikan kesenjangan (gap) antara aset dan liabilities pada suatu periode yang sama, meliputi kesenjangan dalam hal jumlah dana, suku bunga, saat jatuh tempo atau perpaduan antara ketiganya. Atau dengan kata lain manajemen gap adalah upaya untuk mengatasi perbedaan (mismatch) antara aset yang sensitif terhadap bunga (Rate Sensitive Assets/RSA) dan pasiva yang sensitif terhadp bunga (Rate Sensitive Liabilities/RSL). RSA adalah aktiva berbunga yang bunganya dapat berubah setiap saat, contoh surat-surat berharga sedangkan RSL adalah pasiva berbunga yang bunganya dapat berubah setiap saat, misalnya deposito berjangka, dana yang bunganya dikaitkan dengan SIBOR/LIBOR
Secara singkat gap dirumuskan (Koch &  McDonald, 2000:36)
GAP = RSA – RSL
Posisi gap dapat positif, negatif atau nol.
Dalam neraca bank hampir selalu terjadi ketidakseimbangan antara sumber dana di sisi liabilities dengan penggunaan dana disisi aset. Sehingga perlu dilakukan strategi manajemen di bidang pendanaan maupun penempatannya (investment). Untuk merealisir strategi tersebut dengan sebaik-baiknya harus dilakukan dengan mengubah tingkat suku bunga, baik suku bunga simpanan maupun suku bunga pinjaman.
Oleh karena itu, manajemen gap bertujuan untuk :
a.    Menghindari kerugian akibat dari gejolak tingkat bunga.
b.    Mengusahakan pendapatan yang maksimal dalam batas risiko tertentu.
c.    Menunjang kebutuhan manajemen likuiditas.
d.    Mengelola risiko serendah mungkin.
e.    Menyusun struktur neraca yang dapat meningkatkan kinerja dengan tingkat suku bunga yang wajar.
Pengukuran Gap
Pengukuran besarnya gap antara sisi aktiva dengan sisi pasiva diukur dengan menggunakan “Interest Maturity Ladder”, yaitu berupa suatu tabel yang disusun dari aset dan liabilities yang dikelompokkan menurut periode peninjauan bunganya. Besarnya gap akan menentukan besarnya potensi keuntungan atau kerugian yang akan timbul dari perubahan tingkat bunga tersebut. Besarnya gap dapat berubah membesar atau mengecil karena transaksi-transaksi yang dilakukan.
Strategi Manajemen Gap
Perubahan suku bunga akan menimbulkan dampak yang tidak sedikit terhadap struktur neraca maupun kinerja bank. Oleh karena itu timbul upaya-upaya untuk mengelola Interest rate Management, yaitu suatu kegiatan untuk menata interest rate secara simultan atau bersamaan antara sisi asset maupun sisi liabilities sehingga dapat diperkecil dampak negatif perubahan suku bunga terhadap target pencapaian pendapatan bersih yang stabil dan berkembang.
Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penataan manajemen gap, yaitu :
a.    Jangka Waktu
b.    Repricing
c.    Interest Rate
d.    Acceleration of Change
Untuk memudahkan penataan interset rate sering digunakan cara pengeompokkan dan membandingkan sensitivitas masing-masing aset dan liabilities terhadap interest rate, sebagai berikut :
a.    Aset dan Liabilities yang sensitif
b.    Aset dan Liabilities yang tidak sensitif
Selanjutnya tindakan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki struktur neraca maupun kinerjanya adalah sebagai berikut :
a.    Menata kembali komponen-komponen asset dan liabilities yang sensitif terhadap suku bunga.
b.    Melakukan analisis risiko gap.
c.    Kebijakan besarnya limit gap.
Dalam pelaksanaan pengambilan kebijakan oleh manajemen bank apakah akan mengambil posisi gap positif atau gap negatif tergantung pada tiga hal, yaitu :
a.    Prakiraan arah perkembangan tingkat bunga.
b.    Tingkat keyakinan manajemen terhadap prakiraan tersebut.
c.    Keberanian bank untuk mengambil risiko jika tindakan yang diambil keliru.
Agar strategi gap pada suatu bank dapat efektif harus didukung oleh kibijakan pricing yang yang sesuai dan adanya infrastruktur yang dapat memberikan data RSA dan RSL dengan cepat dan kontinyu untuk keperluan analisis.

Pengaruh Strategi Gap terhadap Pendapatan
Besarnya gap akan menentukan besarnya potensi keuntungan atau kerugian karena perubahan tingkat bunga. Oleh karena itu, dalam menentukan strategi gap senantiaa dipertimbangkan risiko yang akan dihadapi yakni dengan menetapkan target/limit risiko sampai pada tingkat tertentu yang dapat diterima.

3. Manajemen Valuta Asing
Manajemen valuta asing adalah suatu kegiatan membeli atau menjual mata uang suatu Negara. Kegiatan jual beli valuta asing membentuk suatu pasar yang disebut dengan pasar valas. Pasar valas dapat dikatakan sebagai transaksi jual beli melalui jaringan komunikasi antara bank-bank, brokers atau deler di seluruh dunia yang dilakukan di ruangan masing-masing bank yang telah dilengkapi dengan jaringan komunikasi. Manajemen valas ditujukan untuk membatasi posisi eksposur masing-masing mata uang asing (foreign currency) serta memonitor kegiatan jual beli valas supaya posisinya terkendali. Secara garis besar tindakan manajemen valas dapat berupa :
a.    Pengendalian kesejahteraan mata uang asing, yang meliputi rekayasa portofolio masing masing mata uang,dll.
b.    Pengendalian keuntungan netto dari nilai tukar, yang meliputi penetapan break even exchange rate, dll

Tujuan Kegiatan Valas
Valas dapat diperjualbelikan oleh perorangan, perusahaan maupun bank-bank untuk membiaya impor atau menukarkan valas hasil ekspor ke mata uang lain. Alasan bank terjun ke transaksi valas dengan tiga alasan :
a.    Untuk member service kepada nasabah
b.    Untuk kepentingan bank sendiri
c.    Untuk memperoleh keuntungan (spekulasi)
Dalam kegiatan valas dikenal dua golongan transaksi, yakni transaksi komersial dan transaksi spekulatif. Transaksi komersial terjadi bila transaksi tersebut dilakukan untuk keperluan perusahaan atau nasabah, bukan untuk bank. Sedang untuk transaksi spekulatif adalah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi bank yang bersangkutan dari fluktuasi nilai tukar mata uang.
Ada dua tujuan pokok dalam pengelolaan valas yaitu:
a.    Mengelola jumlah dan risiko valas keseluruhan terkait dengan kesenjangan pada mata uang asing
b.    Memaksimalkan pendapatan valas bank dengn bats-batas risiko yang dapat diterima.
Adanya risiko pada transaksi valas menyebabkan perlunya ditetapkan serangkaian parameter dan limit. Dalam menempatkan limit tersebut, manajemen valas harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:Komposisi suatu mata uang yang dipelihara bank bergantung dari kuat atau lemahnya suatu mata uang.
a.    Ketentuan posisi devisa neto yang ditetapkan Bank Indonesia.
b.    Tujuan penetapan besarnya limit harus terpadu dengan tujuan manjemen likuditas dan gap.
c.    Besarnya limit untuk masing-masing dealer dikaitkan dengan tingkat kemahiran dan pengalaman..
d.    Secar periodic ditetapkan limit masing-masing valas untuk intraday, overnight dan week end.
e.    Limit cut loss yang mencakup seluruh posisi jual beli, yaitu limit yang mensyaratkan posisi tertentu yang harus dilikuidasi/dieksekusi bila kerugian telah melampaui jumlah yang ditetapkan.
f.    Pendelegasian wewenang tertentu kepada chief dealer dan dealer lainnya untuk melakukan kegiatan dalam sublimit yang diberikan.
g.    Penetapan credit lines bagi seluruh “dealing counterparties”
4. Manajemen Pricing
Manajemen princing adalah suatu kegiatan manajemen untuk menentukan tingkat suku bunga dari produk-produk yang ditawarkan bank, abik disisi aset maupun liabilities. Tujuan utama dari manejemen princing tersebut adalah untuk mendukung strategi dan taktis ALMA bank dalam mencapai tujuan-tujuan operasional lainnya dan mencapai tujuan penghasilan bank. Penetapan tingkat suku bunga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dikelompokan sebagai berikut:
a.    Kelompok pinjaman, faktor-faktor tersebut adalah cost of funds, premi risiko, biaya pelayanan.
b.    Kelompok simpanan, yang mempertimbangkan adalah cost of funds, biaya pelayanan, termasuk biaya overhead dan personel, marjin keuntungan, struktur target maturity, pricing yield curve simpanan berjangka dan cadangan wajib minimum likuiditas.
Penetapan Suku Bunga Pinjaman
Pada dasarnya pricing pinjaman harus ditetapkan minimal dapat menutupi semua biaya yang berkaitan dengan pinjaman sehingga diperoleh pengembalian yang memadai. Tingkat suku bunga tersebut ditetapkan atas dasar metode pricing yang rasional dengan mempunyai 5 komponen utama, yaitu:
a.    Cost of funds, seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan dana tersebut.
b.    Premi risiko industri yang bervariasi menurut jenis industri, mencerminkan risiko dari suatu industri tertentu, berubah bila kondisi industri itu berubah, dan didasarkan pada latar belakang kolektibilitas serta prakiraan sekarang tentang prospek industri..
c.    Premi risiko perusahaan/debituryang mencerminkan risiko berkaitan dengan debitur-debitur tertentu, merupakan antisipasi terhadap penghapusan pinaman, menutupi biaya pinjaman non lancer da kemungkinan dipengaruhi oleh struktur pinjaman.
d.    Biaya pelayanan termasuk biaya personel dan biaya overhead.
e.    Marjin keuntungan yang disesuaikan dengan risiko kredit yang kemungkinan timbul dan disesuaikan dengan situasi persaingan atau untuk mencapai tujuan-tujuan strategis.
Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang pricing pinjaman dapat dikatakan sebagai harga jual pinjaman yang sudah mencakup seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank termasuk untuk menutup risiko serta memberikan suatu tingkat keuntungan tertentu. Lending rate ( LR ) dirumuskan sebagai berikut:
LR=COM+RISK COST+SPREAD
1)    Com (Cost Of Money)  merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk pinjaman yang terdiri dari biaya seluruh dana yang dapat dipinjamkan dan biaya overhead
a.    Cost Of Loanable Fund (COLF) adalah seluruh biaya dana yang dikeluarkan untuk mendpatkan dana termasuk cadangan yang diperlukan.
b.    Cost Of Fund (COF), terdiri dari biaya-biaya sebagai berikut:
a)    Biaya bunga dana, yaitu seluruh biaya dan yang dibayarkan kepada nasabah simpanan baik dalam bentuk giro, deposito dan tabungan.
b)    Biaya promosi dana, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperlancar pengerahan dana.
c. Overhead Cost (OHC) adalah biaya-biaya diluar biaya dan yang dipergunakan untuk mendukungpengerahan dana tersebut.
2)    Risiko Kredit ( Risk Cost ) merupakan biaya ditanggung bank sebagai akibat kegagalan nasabah dalam melunasi kewajibannya.
3)    Spread, merupakan bagian keuntungan yang ditargetkan oleh bank. Target keuntungan yang ingin dicapai pada umunya dijabarkan dalam besaran Return On Asset ( ROA).
Penetapan Suku Bunga Simpanan
Dalam hal ini terdapat 4 komponen utama yang menjadi biaya dari suatu simpanan, yaitu
a.    Suku bunga yang dibayar kepada deposan berkaitan dengan simpananya atau suku bunga nominal.
b.    Biaya cadangn wajib likuiditas.
c.    Biaya pelayanan yang termasuk biaya personel dan biaya”overhead”.
d.    Marjin keuntungan termasuk target penghasilan dari sumber dan di pasar.

C. APIKASI MANAJEMEN ASSET DAN LIABILITAS PADA BANK ISLAM
Sebagaimana bank konvensional, bank syariah juga merupakan lembaga intermediasi antara penabung dan investor.pokok perbedaan antara bank syariah dan konvensional terletak pada dominasi prisip berbagi hasil dan berbagi risiko(profit and loss sharing) yang melandasi system operasionalnya. Hal ini tercemin pada beberapa karakteristik berikut ini (Yustra Iwata Alsa 2004):
a.    Bank syariah hanya menjamin pembayaran kembali nilai nominal simpanan giro dan tabungan (seandainya mekanisme yang dipilih adalah wadiah), tetapi tidak menjamin pembayaran kembali nilai nominal dari deposito (investment deposit atau mudharobah deposit). Bank syariah juga tidak menjamin keuntungan atas deposito. Mekanisme pengaturan realisasi pembagian keuntungan final atas deposito pada bank syariah bergantung pada performance dari bank, tidak sebagaimana bank konvensional yang menjamin pembayaran keuntungan atas deposito berdasar tingkat bunga tertentu dengan mengabaikan performancenya.
b.     Sistem operasional bank syariah berdasarkan pada system equity dimana setiap modal mengandung resiko. Oleh karena itu,  hubungan kerja sama antara bank syariah dan nasabahnya adalah berdasarkan prinsip bagi hasil dan risiko
c.    dalam melakukan kegiatan pembiayaan (financing), bank syariah menggunakan model pembiayaan muamalah maaliah (Islamic modes of financing): PLS dan non-PLS. sehubungan dengan itu, bank syariah melakukan pooling dana-dana nasabah dan berkewajiban menyediakan manajemen investasi yang professional (Antonio, 2001)

Adapun komponen kebijakan ALM perbankan syariah sama dengan komponen kebijakan yang dilakukan oleh perbankan konvensional, perbedaanya adalah pengambilan keuntungan dari perdagangan valas untuk memaksimalisasi laba perbankan, serta pengamatan terhadap fluktuasi bunga. Karena keduanya dianggap tidak sesuai dengan ketentuan syariah.
Likuiditas bank syariah bank syariah banyak begantung pada :
a)    tingkat kelebihan (volatility) dari simpanan (deposito) nasabah
b)    kepercayaan pada dana-dana non-PLS
c)    kompetensi teknis yang berhubungan dengan peraturan stuktur liabilitas
d)    ketersediaan asset yang siap di konversikan menjadi kas
e)    akses kepada pasar antar bank dan sumber dana lainnya, termasuk fasilitas lender of last resort dari bank sentral.
Tekhnik duration gap manajamen dapat di aplikasikan oleh bank isla,bukan dalam rangka menghindari risiko tingkat bunga, melainkan untuk mengatur cash flow atau menegndalikan likuiditasnya.Kualitas earning asset bank islam akan bergantung pada beberapa hal berikut:
a)    level, distribusi dan tingkat kesulitan dari asset yang di klasifikasikan,
b)    level dan komposisi dari berkurangnya nilai asset
c)    kecukupan dari cadangan penilain kembali,; dan
d)    bukti adanya kemampuan untuk mengadministrasikan dan memperoleh kembali kredit bermasalah.
Asset /liability manajemen bank islam lebih banyak bertumpu pada kualitas asset , dan hal itu akan menentukan kemampuan bank untuk meningkatkan daya tariknya kepada nasabah untuk menginvestasikan dananya melalui bank tersebut, yang berarti meningkatkan kualitas pengelolaan liabilitasnya.kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai profesioanl investment manajer akan sangat menetukan kualitas asset yang di kelolanya.

D. Hubungan Manajemen Asset (ALMA) & LIABILITAS  dengan Asset Liability Committe (ALCO)

Produksi dalam industri perbangkan adalah aktivitas bank yang tercermin dalam neraca asset/liability sementara hasil produksi adalah laporan laba/rugi. Hasil produksi yang optimal dapat dicapai jika para pejabat bank syariah  mampu mempersiapkan perencanaan dan pengaturan penghimpunan dan pengalokasian dana. Oleh karena itu, perencanaan dan pengaturan dana akan berjalan baik harus dilakukan oleh pihak atau badan ynag baik. Badan ini biasanya berbentuk ttim atau panitia atau disebut commitee ataupun dewan khusus.
Dewan khusus atau tim yang mengelola manajemen dana atau lebih luas lagi pada pengelolaan asset and liability of bank, disebut dengan Asset and Liability Commitee Atau disingkat (ALCO ). Sesuai dengan namanya panitia atau tim ini melakukan kegiatan rutin dan mengadakan pertemuan yang juga diatur secara rutin, misalnya sebulan sekali atau sebulan dua kali. Keberhasilan proses manajemen Asset liability   ( ALMA )  tergantung pada koordinasi serta partisipasi seluruhh bagian-bagian yang terliabat dalam komite untuk menangani masalah-masalah yang menjadi tanggung jawabnya. Agar strategi ALMA dapat efektif, maka beberapa kriteria berikut harus dipenuhi oleh tim atau ALCO, yaitu :
a.    Semua angggota ALCO harus terlibat dan mengerti bahwa strategi ALMA adalah strategi menyeluruh dari asset dan liability.
b.    Semua anggota ALCO harus terlibat dalam pencapaian anggaran yang direncanakan.
c.    Semua anggota ALCO harus berfokus kepada hasil mendatang serta memberikan saran dan pendaapat pemecahan.
d.    Semua anggota ALCO harus saling berhubungan dalam kaitannya dalam pencapaian tujuan.
e.    ALCO harus  merupakan keterpaduan dari seluruh bagian yang ada di bank. Semua bagian harus mempunyai sistem yang mampu memberikan informasi yang tepat, terbaru dan tepat.
f.    Semua anggota ALCO harus mempunyai semangat pembaharuan, mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi serta mampu mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi.
g.    Semua anggota ALCO harus berpandangan luas dan saling mendukung tanpa prasangka buruk.
ALMA (Asset Liability Management) dalam suatu bank syariah merupakan strategi dan pembuatan kebbijakan. Dengan demikian, ALMA pada dasarnya adalah proses perencanaan. Oleh karena itu, beberapa strategi penting yang terlibat dalam Proses ALMA adalah :
1.    Perencanaan
Hubungan ALMA dengan perencanaan karena :
a)    Dalam proses pengambilann keputusan harus diketahui ke arah mana tujuan yang diinginkan
b)    Dalam proses pengambilan keputusan jangka panjang harus diketahui akibatnya terhadap pencapaian keuntungan, termasuk keadaan likuiditas, keadaan profit rate. Oleh kerena itu, perencanaan merupakan strategi ALMA.
2.    Manajemen Dana
Manajemem dana merupakan salah satu pengelola strategi ALCO dimana apabila perencanaan sebagai strategi dasar, maka manajemen dana sebagai pengelola operasional maka harus dijaga kontinuitas penggunaann serta sumber dananya, secara tepat, baik dari sisi jumlah, waktu maupun harganya.
3.     Manajemen Kualitas Pembiayaan
Meskipun pengelola strategi operasional dari pinjaman adalah manajemen pembiayaan namun pengambilan keputusan operasional harus dijaga perkembangan serta kualitas pembiayaan sebagai penghasil utama aktivitas bank. Manajemen kualitas pembiayaan digunakan untuk menjaga kualitas pembiayaan sesuai dengan perencanaan. Dalam hal ini perlu adanya tim pengawas pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA
Alsa Iwata Yustra, Tesis “Pengaruh Kualitas Asset dan Liabilitas Terhadap Kinerja Perbankan Syariah. UNDIP, Semarang, 2004
Arifin, Zainul. 2006. Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta : Pustaka Alvabet
Kuncoro Suhardjono, Mudrajad.2001.  Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : BPFE
Muhammad .2005.Manajemen Dana Bank Syariah. Yogyakarta: Ekonisia
Syafi’i Antonio, Muhmmad. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta : Gema Insani

Syatiri,Ahmad. Jurnal .Assets-Liabilities Management tingkat Profitabilitas & Likuiditas Bank Syariah dan Bank Konvensional. Universitas Sriwijaya. Palembang

http://www.ekisonline.com/keuangan-perbankan/item/61-kebijakan-asset-liability-management-pada-bank-syariah di akses pada hari Rabu 24 Oktober 2012
http://www.scribd.com/doc/50096288/MANAJEMEN-ASET-DAN-LIABILITAS di akses pada hari Rabu 24 Oktober 2012

KONSEP DASAR AKUNTANSI SYARI’AH

PENDAHULUAN
Perkembangan ekonomi islam telah berkembang dengan cepat, sistem ekonomi islam mulai diakui diberbagai negara. Sistem  ekonomi yang menerapkan nilai-nilai syariah dalam konsep maupun prakteknya selama beberapa tahun terakhir mampu menunjukan dampak positif bagi perekonomian diberbagai negara. Dalam perekonomiannya  Pakistan, Arab Saudi, Bahrain, Malaysia dan negara-negara yang ada dikawasan Timur Tengah telah menjadikan Ekonomi Islam sebagai sistem perekonomiannya.
Dalam perkembangan praktik  lembaga keuangan syariah saat ini telah berjalan cukup cepat baik di level Internasional maupun level nasioanal. Hal ini terbukti dari kenaikan aset berbagai lembaga keuangan syariah seperti perbankan, asuransi dan pasar modal berkembang dengan pesat. Di dunia pertumbuhan perbankan syariah sekitar 15-20% sedangkan di Indonesia mencapai 35 % pertumbuhannya . Menurut catatan Bank Indonesia, hingga Agustus 2012, total aset industri perbankan syariah mencapai Rp 161,5 triliun naik cukup pesat dibandingkan Juli 2012 sebesar Rp 155 triliun.
Selain itu perkembangan lembaga keuangan syariah non bank seperti obligasi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, BMT, LAZIZ juga turut meramaikan perkembangan praktik lembaga keuangan syariah. Dalam menjalankan usahanya hampir semua lembaga keuangan syariah ini membutuhkan informasi keuanganya untuk mengambil keputusan serta membandingkan kinerja antar lembaga keuangan syariah. Informasi keuangan dapat diperoleh melalui proses akuntansi yang berdasarkan standar tertentu dan telah ada prosedur-prosedurnya.  Sampai saat ini belum semua Lembaga Keuangan Syariah memiliki Standar Akuntansi, Lembaga keuangan yang telah mempunyai standar akuntansi yang diatur dalam PSAK adalah Perbankan Syariah, Asuransi Syariah dan LAZIZ. Denagan itu maka perlu adanya pedoman akuntansi bagi Lembag keuangan syariah lainnya agar mendapatkan informasi keuangan yang jelas karena standar akuntansi konvensioanal yang ada tidak dapat diterapkan dalam lembaga keuangan syariah oleh karena itu dibutuhkan akuntansi lembaga keuangan syariah sebagai pedomannya.

PEMBAHASAN
A.    PENGERTIAN
Akuntansi berasal dari kata accounting yang adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan. American Institute of Certified public Accountants (AICPA) dalam Muhammad (2002:10) mendefensikan Akuntansi sebagai seni pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran dengan cara yang tertentu dan dinyatakan dalam nilai mata uang, semua transaksi serta kejadian yang sedikit-dikitnya bersifat finansial dan dari catatan itu dapat ditafsirkan hasilnya.
Seni pencatatan artinya dalam melakukan pencatatan diusahakan serapih mungkin, dengan menggunakan bahasa yang khas dalam akuntansi dan tekhnik tertentu sehingga menarik dan mudah dipahami oleh para pemakai sedangkan teknik pengelompokan dan pengikhtisaran dilakukan menurut aturan yang tercantumdalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
Sedangkan menurut Triyuwono dan Gaffikin (1996), Akuntansi syariah merupakan salah satu upaya mendeskontruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang lebih humanis dan syarat nilai.
Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Syariah adalah uatu sistem atau teknik dari suatu pencatatan, penggolongan dan peringkasan, pelaporan dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam nilai-nilai islam.
Adapun landasan akuntansi syariah sebagai mana telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282 :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

B.    TUJUAN AKUNTANSI KEUANGAN BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Akuntansi dalam perspektif Islam berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi-transaksi dan penyajian mengenai kekayaan dan kewajiban. Selain itu mengharuskan untuk berlaku adil dan mengatakan sesuatu dengan benar serta memenuhi hak orang lain. Oleh karena itu, tujuan akuntansi keuangan syariah adalah:
1.    Menentukan hak dan kewajiban semua pihak, termasuk hak dan kewajiban yang dihasilkan dari proses transaksi yang tidak lengkap dan kejadian lain, disesuaikan dengan prinsip syariah Islam dan konsepnya tentang kewajaran, kedermawanan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami.
2.    Memberikan kontribusi untuk menjaga aset-aset perbankan syariah. Hak-haknya, dan hak-hak pihak lain dengan cara yang wajar.
3.    Memberikan kontribusi dan peningkatan kerja manajerial dan kemampuan produktif perbankan syariah serta mendorong kepatuhan terhadap tujuan dan kebijakanorganisasi yang telah ditetapkan, dan di atas semuanya adalah kepatuhan terhadap ketentuan syariah Islam dalam semua transaksi dan kegiatannya.
4.    Menyediakan, melalui laporan keuangan, informasi yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan, dan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang berdasar berkaitan dengan aktivitas yang berhubungan dengan perbankan syariah.

Adapun Tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah menurut AAOIFI yaitu sebagai berikut :
1.    Dapat digunakan sebagai panduan bagi dewan standar untuk menghasilkan standar yang konsisten.
2.    Tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memililh berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur.
3.    Tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan pada saat akan menyusun laporan keuanangan.
4.    Tujuan jika diungkapkan dengan baik, akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah.
5.    Penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Ini seharusnya dapat meningkatkan kepercyaan pengguna laporan keuangan.
Akuntansi syariah memberiakan penekanan kepada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin melalui tauhid bahwa segala sesuatu didalam dunia ini harus berjalan sesuai dengan aturan Allah SWT, dan melalui manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Pada saat yang sama, akuntansi merupakan bentuk pertanggungjawan manusia kepada Allah dimana seluruh aturan dalam melakukan kegiatan bisnis dan personal harus sesuai dengan aturan Allah SWT ( Napier, 2007 )
C.    NILAI DAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH
Konsep adanya sistem syariah dapat dijadikan sebagai nilai dasar dalam pembangunan kerangka konseptual sistem akuntansi syariah, rancanagnnya yaitu sebagai berikut :
1.    Meneunjukan perlunya sistem akuntansi alternatif bagi orang islam dengan menguji secara kritis sistem akuntansi konvensioanal yang dikembangan berdasarkan pada nilai barat.
2.    Memberiakan suatu pemahaman konsep dasar akuntansi syariah yang didasarkan pada syariat islam
3.    Mengusulkan kerangka konseptual akuntansi syariah dan implikasinya terhadap akuntan muslim.
Prinsip-prinsip umum akuntansi syariah
1.    Prinsip pertanggungjawaban.
Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Karena bagi kaum muslimin, persoalan amanah adalah hasil transaksi manusia dangan samg kholiq mulai dari alm kandunganhingga ia kembali kepada-Nya. Implikasi dalam bisnis adan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban atas apa yang telah diamanahkan yang diperbuat oleh pihak-pihak yang terkait pada dirinya, wujudnya dapat berupa laporan akuntansi.
2.    Prinsip Keadilan
Keadialan dalam konteks aplikasi  dalam akuntansi mengandung dua pengertian yaitu pertama berkaitan dengan praktek moral, yaitu kejujuran, yang meruapakan faktor yang sangat dominan.
3.    Prinsip kebenaran
Prinsip keadilan dalam akuntansi ini jika dilakukan dengan baik maka akan dapat menciptakan  keadilan dalam mengakuai, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.
Menurut Muhammad Akram Khan (1992) merumuskan sifat akuntansi Islam sebagai berikut:
a)    Penentuan laba rugi yang tepat
b)    Mempromosikan dan menilai efesiensi kepemimpinan
c)    Ketaatan kepada hukum syariah
d)    Keterikatan pada keadilan
e)    Melaporkan dengan baik
f)    Perubahan dalam praktek akuntansi.
g)

PENUTUP
Dengan berkembangnya praktik di lembaga keuangan syariah maka perlu adanya sebuah standar akuntansi yang mengatur dalam operasiaonal lembaga keuangan syariah. Meskipun lembaga keuangan telah berkembang cukup pesat tetapi untuk saat ini masih banyak lembaga keuangan syariah yang belum mempunyai standar akuntansi yang mengatur secara khusus per lembaga. Tentunya standar akuntansi biasa ( konvensional ) yang ada saat ini tidak dapat dijadikan sebagai pedomannya karena tidak sesuai dengan sistem ekonomi islam. Oleh karena itu diperlukan akuntansi yang berlandaskan nilai-nilai syariah agar dapat digunakan sejalan dengan konsep syariah yang ada dalam lembaga keuangan syariah.
Dengan adanya akuntansi syariah maka akan semakin mendorong perkembangan ekonomi syariah karena lembaga-lembaga keuangan syariah dapat memperoleh informasi keuangan yang dibutuhkan secara jelas, tepat  dan dapat menimbulkan dampak positif bagi perekonomian dunia seperti ajaran islam yang rahmatallil’alamin.

DAFTAR PUSTAKA
Furywardhana, Firdaus. Akuntansi Syariah. Yogyakarta : Pendidikan dan pelatihan Perbankan Syariah.
Muhammad. (2002). Pengantar Akuntansi Syariah . Jakarta : Salemba Empat
Muhammad, Rifqi. 2010. Akuntansi Keuangan Syariah. Yogyakarta : P3EI PRESS
Napier dan Chirstopher. Defining Islamic Accounting : Current Issue Past Roots. 2007 – 2008. Kanada : based on Napier’s paper in the 5th Accounting History Interbnational Conference.
Nurhayati, Sri. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta : Salemba Empat
http://hendriansdiamond.blogspot.com/2011/11/konsep-dasar-akuntansi-syariah.html
diakses tanggal 29 Sepetember 2012
http://adnilvol.blogspot.com/2009/04/konsep-dasar-akuntansi-keuangan-syariah.html
diakses tanggal 29 Sepetember 2012
http://mohamad-khaidir.blogspot.com/2011/10/konsep-dasar-akuntansi-keuangan-syariah.html diakses tanggal 29 Sepetember 2012
http://imanph.wordpress.com/2008/01/15/akuntansi-dalam-perspektif-islam/ diakses tanggal 29 Sepetember 2012
http://blog.stie-mce.ac.id/istutik/2011/09/22/konsep-akuntansi-dalam-perspektif-islam-1/ diakses tanggal 29 Sepetember 2012
http://www.bi.go.id diakses tanggal 29 Sepetember 2012

Buku Saku Perbankan

KATA PENGANTAR

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka  orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. (QS. Al-Baqarah : 275)
Assalamualaikum Wr Wb,

Para pembaca yang diberikan rahmat oleh Allah SWT,
Setiap  muslim dan muslimah yang selalu meminta petunjuk jalan yang lurus kepada Allah SWT pada waktu sholat lima waktu akan mudah membaca buku saku perbankan syariah yang disajikan oleh ”Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah” (PKES).

Buku saku ini mencoba menjelaskan Islam dan Bank Syariah mulai dari status hukum sampai perhitungannya. Diharapkan dengan membaca buku ini, para pembaca dapat merenungkan isinya dari segala aspek sehingga para pembaca dapat dengan yakin memanfaatkan jasa dan produk yang ditawarkan oleh Bank-bank Syariah yang ada di Indonesia.

Sejak dikeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia akhir Desember 2003 yang menyatakan bahwa bunga bank haram hukumnya maka semua praktek bisnis yang menggunakan instrumen bunga menjadi haram. Pada kenyataannya fatwa tersebut ditanggapi dingin-dingin saja oleh ummat Islam, dengan kata lain respon positif dari ummat Islam terhadap fatwa tersebut tidak menggema seperti Fatwa-Fatwa MUI lainnya. MENGAPA ??? Buku ini mencoba untuk sejalan dengan Fatwa MUI tentang keharaman bunga bank.

Akhirnya, PKES berharap bahwa para pembaca yang senantiasa ingin mendapatkan ridho dari Allah SWT, tentunya dengan senang hati untuk membaca buku saku ini, yang akibatnya secara minimal sebagai suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan dunia dan akhirat. Sedangkan secara maximal, pembaca tergerak hatinya untuk memanfaatkan Bank-bank syariah yang ada dimana pembaca bertempat tinggal.

Sekali lagi, carilah keberkahan dan rahmat Allah swt dengan bermuamalah, berniaga, atau berbisnis secara SYARIAH, Insya Allah pintu rezeki akan selalu terbuka.

Wassalaam

Jakarta,      November 2005
Direktur Eksekutif PKES

Ir. H. Muhamad Nadratuzzaman Hosen, MS, MEc, Ph.D

KEPUTUSAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 1 Tahun 2004
Tentang
BUNGA (INTEREST/FA’IDAH)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Majelis Ulama Indonesia,
MENIMBANG    :    a.    bahwa umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga (interst/fa’idah) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (al-qardh) atau utang piutang (al-dayn), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya;
b.    bahwa Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawwal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang status hukum bunga;
c.    bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk dijadikan pedoman.
MENGINGAT    :     1.    Firman Allah SWT, antara lain:
1)    الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ، يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (البقرة: 275-280)
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
2)    يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران: 130)
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Ali ‘Imran [3]: 130).
2.    Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:
1)    عَنْ عَبْدِ اللَّه،ِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ قَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا (رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، رقم: 2994)
Dari Abdullah r.a., ia berkata: “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba.” Rawi berkata: saya bertanya: “(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua oarang yang menjadi saksinya?” Ia (Abdullah) menjawab: “kami hanya menceritakan apa yang kami dengar.” (HR. Muslim).
2)    عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم، في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، رقم: 2995)
Dari Jabir r.a., ia berkata: “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya.” Ia berkata: “Mereka berstatus hukum sama.” (HR. Muslim).
3)    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ (رواه النسائي في سننه، كتاب البيع، باب اجتناب الشبهات في الكسب، رقم: 4379)
Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya.” (HR. al-Nasa’i).
4)    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2265)
Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya.” (HR. Ibn Majah).
5)    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرِّبَا ثَلاَثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2266)
Dari Abudullah, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: “Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam).” (HR. Ibn Majah).
6)    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2268)
Dari Abdullah bin Mas’ud: “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya.” (HR. Ibn Majah).
7)    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلاَ آكِلُ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2269)
Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana tak ada seorang pun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya.” (HR. Ibn Majah).
3.    Ijma’ ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba adalah salah satu dosa besar (kaba’ir) (lihat antara lain: al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, [t.t.: Dar al-Fikr, t.th.], juz 9, h. 391).
MEMPERHATIKAN    :    1.    Pendapat para ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang-piutang, al-qardh; al-qardh wa al-iqtiradh) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT., seperti dikemukakan, antara lain, oleh :
a.    Imam Nawawi dalam Al-Majmu’:
قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ اخْتَلَفَ أصْحَابُنَا فِيْمَا جَاءَ بَهِ الْقُرْآنُ مِنْ تَحْرِيْمِ الرِّبَا عَلَى وَجْهَيْنِ. أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مُجْمَلٌ فَسَّرَتْهُ السُّنَّةُ، وَكُلُّ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنْ أَحْكَامِ الرِّبَا فَهُوَ بَيَانٌ لِمُجْمَلِ الْقُرِآنِ، نَقْدًا كَانَ أَوْ نَسِيْئَةً، وَالثَّانِيْ أَنَّ التَّحْرِيْمَ الَّذِيْ فِى الْقُرآنِ إِنَّمَا تَنَاوَلَ مَا كَانَ مَعْهُوْدًا لِلْجَاهِلِيَّةِ مِنْ رِبَا النَّسَاءِ وَطَلَبِ الزِّيَادَةِ فِى الْمَالِ بِزِيَادَةِ اْلأَجَلِ، وَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا حَلَّ أَجَلُ دَيْنِهِ وَلَمْ يُوَفِّهِ الْغَرِيْمُ أَضْعَفَ لَهُ الْمَالَ وَأَضْعَفَ اْلأَجَلَ، ثُمَّ يَفْعَلُ كَذلِكَ عِنْدَ اْلأجَلِ اْلآخَرِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً؛ قَالَ: ثُمَّ وَرَدَتِ السُّنَّةُ بِزِيَادَةِ الرِّبَا فِى النَّقْدِ مُضَافًا إِلَى مَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ (المجموع، دار الفكر، ج9، ص 391)
Al-Nawawi berkata, al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi’i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh al-Qur’an, atas dua pandangan. Pertama, pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan) terhadap kemujmalan al-Qur’an, baik riba naqd maupun riba nasi’ah.
Kedua, bahwa pengharaman riba dalam al-Qur’an sesung-guhnya hanya mencakup riba nasa’ yang dikenal oleh masyarakat Jahiliah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berhutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah: “… janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda…”. Kemudian sunnah menambahkan riba dalam pertukaran mata uang (naqd) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam al-Qur’an.
b.    Ibn al-‘Araby dalam Ahkam al-Qur’an :
وَالرِّبَا فِى اللُّغَةِ هُوَ الزِّياَدَةُ، وَالْمُرَادُ بِهِ فِى الْقُرْآنِ كُلُّ زِيَادَةٍ لَمْ يُقَابِلْهَا عِوضٌ (أحكام القرآن)
c.    Al-‘Aini dalam ‘Umdah al- Qary :
اَلأصْلُ فِيْهِ (الرِّبَا) الزِّياَدَةُ. وَهُوَ فِى الشَّرْعِ الزِّياَدَةُ عَلَى أَصْلِ مَالٍ مِنْ غَيْرِ عَقْدِ تَبَايُعٍ (عمدة القارى على شرح البخاري)
d.    Al-Sarakhsyi dalam Al-Mabsuth :
الرِّبَا هُوَ الْفَضْلُ الْخَالِيْ عَلَى الْعِوَضِ الْمَشْرُوْطِ فِى الْبَيْعِ (المبسوط ج13 ص109)
e.    Ar-Raghib al-Isfahani dalam Al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an :
هُوُ (الرِّبَا) الزِّياَدَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ (المفردات فى غريب القرآن)
f.    Muhammad Ali al-Shabuni dalam Rawa-i’ al-Bayan :
اَلرِّبَا هُوَ زِيَادَةٌ يَأْخُذُهُ الْمُقْرِضُ مِنَ الْمُسْتَقْرِضِ مُقَابِلَ اْلأَجَلِ (روائع البيان في تفسير آيات القرآن)
g.    Muhammad Abu Zahrah dalam Buhuts fi al-Riba :
وَرِبَا الْقُرْآنِ هُوَ الرِّبَا الَّذِيْ تَسِيْرُ عَلَيْهِ الْمَصَارِفُ، وَيَتَعَامَلُ بِهِ النَّاسُ، فَهُوَ حَرَامٌ بِلاَ شَكٍّ. (بحوث في الربا: 37)
h.    Yusuf al-Qardhawy dalam Fawa’id al-Bunuk :
فَوَائِدُ الْبُنُوْكِ هِيَ الرِّبَا الْحَرَامُ (فوائد البنوك)
i.    Wahbah al-Zuhaily dalam Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh :
فَوَائِدُ الْمَصَارِفِ (الْبُنُوْكِ) حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ، وَرِبَا الْمَصَارِفِ  أَوْ فَوَائِدُ الْبُنُوْكِ هِيَ رِبَا النَّسِيْئَةِ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْفَائِدَةُ بَسِيْطَةً أَمْ مُرَكَّبَةً، لأنَّ عَمَلَ الْبُنُوْكِ اْلأصْلِيَّ اْلإِقْرَاضُ وَاْلاِقْتِرَاضُ … وَإِنَّ مَضَارَّ الرِّبَا فِيْ فَوَائِدِ الْبُنُوْكِ مُتَحَقِّقَةٌ تَمَامًا. وَهِيَ حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ كَالرِّبَا، وَإِثْمُهَا كَإِثْمِهِ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ أَمْوَالِكُمْ…
2.    Bunga uang atas pinjaman (qardh) yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam Al-Quran, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat si peminjam (berhutang) tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.
3.    Ketetapan akan keharaman bunga bank oleh berbagai Forum Ulama Internasional, antara lain:
a.    Majma’ul Buhuts al-Islamiyyah di al-Azhar Mesir pada Mei 1965.
b.    Majma’ al-Fiqh al-Islamy Negara-negara OKI yang diseenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi’ul Awal 1406 H/22-28 Desember 1985.
c.    Majma’ Fiqh Rabithah al-‘Alam al-Islamy, Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah tanggal 12 – 19 Rajab 1406 H.
d.    Keputusan Dar al-Itfa, Kerajaan Saudi Arabia, 1979
e.    Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.
4.    Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syari’ah.
5.    Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
6.    Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga.
7.    Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (interest/fa’idah), tanggal 22 Syawwal 1424/16 Desember 2003.
8.    Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa’idah 1424/03 Januari 2004; 28 Dzulqa’idah 1424/17 Januari 2004; dan 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.

Dengan memohon ridha Allah SWT
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN    :    FATWA TENTANG BUNGA (INTEREST/FA’IDAH) :
Pertama    :    Pengertian Bunga (Interest) dan Riba
1.    Bunga (interest/fa’idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diper-hitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2.    Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan (بلا عوض) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (زيادة الأجل) yang diperjanjikan sebelumnya, (اشتُرِطَ مقدماً).  Dan inilah yang disebut riba nasi’ah.
Kedua    :    Hukum Bunga (Interest)
1.    Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi’ah.  Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
2.    Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.
Ketiga    :    Bermu’amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional
1.    Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari’ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
2.    Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan  Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

Jakarta, 05 Dzulhijjah 1424H
24 Januari 2004 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA,
KOMISI FATWA,

Ketua

K.H. Ma’ruf Amin M.Ag        Sekretaris

Drs. Hasanudin

BAB 2. ISLAM DAN PERBANKAN SYARIAH

2.1. Pengantar
Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin. Fungsi-fungsi bank telah dikenal sejak jaman Rasulullah SAW, fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang.
Rasulullah SAW yang dikenal julukan al Amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayyidina Ali ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya1. dalam konsep ini, yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut.
Seorang sahabat Rasulullah, Zubair bin al Awwam, memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda: pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, maka ia berkewajiban mengembalikannya utuh2.
Sahabat lain, Ibnu Abbas tercatat melakukan pengiriman uang ke Kufah. Juga tercatat Abdullah bin Zubair di Mekah juga melakukan pengiriman uang ke adiknya Misab bin Zubair yang tinggal di Irak3.
Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali setahun. Bahkan di jaman Umar bin Khattab ra, beliau menggunakan cek untukmembayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan cek ini kemudian mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir4.
Pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, musyarakah, muzara ah, musaqah, telah dikenal sejak awal diantara kaum Muhajirin dan kaum Anshar5.
Jelaslah bahwa ada individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di jaman Rasulullah SAW, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja.
Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fiqih, seperti istilah kredit (English: credit; Romawi : credo) yang diambil dari istilah qard. Credit dalam  bahasa inggris berarti meminjamkan uang; credo berarti kepercayaan; sedangkan qard dalam fiqih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu pula istilah cek (English: check; France : Cheque) yang diambil dari istilah saq (suquq). Suquq dalam bahasa Arab berarti pasar, sedangkan cek adalah alat bayar yang biasa digunakan di pasar.
2.2. Perbankan di Jaman Bani Abbasiyah
Istilah bank memang tidak dikenal dalam khazanah keilmuan Islam. Yang dikenal adalah istilah jihbiz. Kata ‘Jihbiz’ berasal dari bahasa Persia yang berarti penagih pajak. Istilah jihbiz mulai dikenal di jaman Mu’awiyah, yang ketika itu fungsinya sebagai penagih pajak dan penghitung pajak atas barang dan tanah.
Di jaman Bani Abbasiyah, jihbiz populer sebagai suatu profesi penukaran uang. Pada jaman itu mulai diperkenalkan uang jenis baru yang disebut fulus yang terbuat dari tembaga. Sebelumnya uang yang digunakan adalah dinar (terbuat dari emas) dan dirham (terbuat dari perak). Dengan munculnya fulus, timbul kecenderungan di kalangan para gubernur untuk mencetak fulusnya masing-masing, sehingga beredar banyak jenis fulus dengan nilai yang berbeda-beda. Keadaan inilah yang mendorong munculnya profesi baru yaitu penukaran uang. Di jaman itu, jihbiz tidak saja melakukan penukaran uang namun  juga menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Bila di jaman Rasulullah SAW satu fungsi perbankan dilaksanakan oleh satu individu, maka di jaman Bani Abbasiyah ketiga fungsi utama perbankan dilakukan oleh satu individu jihbiz.
2.3. Bolehkah Praktek Perbankan atau Jihbiz ?
Dalam urusan muamalat, hukum asal sesuatu adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini berarti ketika suatu  transaksi baru muncul di mana belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima  kecuali terdapat implikasi dari dalil Quran dan Hadist  yang melarangnya secara eksplisit maupun implisit.
Begitu pula Islam menyikapi perbankan atau jihbiz. Pada dasarnya ketiga fungsi utama perbankan adalah boleh dilakukan, kecuali bila dalam melaksanakan fungsinya perbankan melakukan hal-hal yang dilarang syariah. Nah, dalam praktek perbankan konvensional yang dikenal saat ini, fungsi tersebut dilakukan berdasarkan sistem bunga. Bank konvensional tidak serta merta identik dengan riba, namun kebanyakan praktek bank konvensional dapat digolongkan sebagai transaksi ribawi.
Dari definisi riba, sebab (illat) dan tujuan (hikmah) pelarangan riba, maka dapat diidentifikasi praktek perbankan konvensional yang tergolong riba. Riba fadl dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai. Riba nasi’ah dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga tabungan / deposito / giro. Riba jahiliyah dapat ditemui dalam transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya.
Jelaslah bahwa perbankan konvensional dalam melaksanakan beberapa kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkenalkan praktek perbankan berdasarkan prinsip syariah.
Lima transaksi yang lazim dipraktekkan oleh perbankan syariah :
1.    Transaksi yang tidak mengandung riba.
2.    Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dengan cara jual beli (murabahah).
3.    Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan cara sewa (ijarah)
4.    Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dengan cara bagi hasil (mudharabah)
5.    Transaksi deposito, tabungan, giro yang imbalannya adalah bagi hasil (mudharabah) dan transaksi titipan (wadiah).
2.4. Jenis-jenis Riba  di Perbankan
Dalam ilmu fiqh dikenal tiga jenis riba yaitu:
a.    Riba Fadl
Riba Fadl disebut juga riba buyu yaitu yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (mistlan bi mistlin), sama kuantitasnya (sawa-an bi sawa-in) dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin). Pertukaran semisal ini mengandung gharar yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain.
Contoh berikut ini akan memperjelas adanya gharar. Ketika kaum Yahudi kalah dalam perang Khaibar, maka harta mereka diambil sebagai rampasan perang (ghanimah), termasuk diantaranya adalah perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Tentu saja perhiasan tersebut bukan gaya hidup kaum muslimin yang sederhana. Oleh karena itu, orang Yahudi berusaha membeli perhiasannya yang terbuat dari emas tersebut, yang akan dibayar dengan uang yang terbuat dari  emas (dinar) dan uang yang terbuat dari perak (dirham). Jadi se-benarnya yang akan terjadi bukanlah jual beli, namun pertukaran barang yang sejenis. Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak .
Perhiasan perak dengan berat yang setara dengan 40 dirham (satu uqiyah) dijual oleh kaum muslimin kepada kaum Yahudi seharga dua atau tiga dirham, padahal nilai perhiasan perak seberat satu uqiyah jauh lebih tinggi dari sekedar 2-3 dirham. Jadi muncul ketidakjelasan (gharar) akan nilai perhiasan perakdan nilai uang perak (dirham).
Mendengar hal tersebut Rasulullah SAW mencegahnya dan bersabda: “Dari Abu Said al-Khdri ra, Rasul SAW bersabda : Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba; perak dengan perak harus sama takaran dan timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba; tepung dengan tepung harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba; korma dengan korma harus sama takaran,timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba; garam dengan garam harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai) kelebihannya adalah riba.” (Riwayat Muslim)
Di luar keenam jenis barang ini dibolehkan asalkan dilakukan penyerahannya pada saat yang sama. Rasul SAW bersabda:
“Jangan kamu bertransaksi satu dinar dengan dua dinar, satu dirham dengan dua dirham; satu sha dengan dua sha karena aku khawatir akan terjadinya riba (al-rama). Seorang bertanya : wahai Rasul: bagaimana jika seseorang menjual seekor kuda dengan beberapa ekor kuda dan seekor unta dengan beberapa ekor unta? Jawab Nabi SAW “Tidak mengapa, asal dilakukan dengan tangan ke tangan (langsung).”(HR Ahmad dan Thabra¬ni).
Dalam perbankan, riba fadl dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan cara tunai (spot).
b. Riba Nasi’ah
Riba Nasi’ah disebut juga riba duyun yaitu riba yang timbul akibat hutang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (al ghunmu bil ghurmi) dan hasil usaha muncul bersama biaya (al kharaj bi dhaman). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, ha¬nya karena berjalannya waktu. Nasi ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba Nasi ah mun¬cul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan an-tara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Jadi al ghunmu (untung) muncul tanpa adanya resiko (al ghurmi), hasil usaha (al kharaj) muncul tanpa adanya biaya (dhaman); al ghunmu dan al kharaj muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada ke¬mungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang di luar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman (QS AI Hasyr, 18 dan QS Luqman, 34). Pertukaran kewajiban menanggung beban (exchange of liability) ini, dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain. Pendapat Imam Sarakhzi akan memperjelas hal ini.
“Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut” (Imam Sarakhsi dalam al-Mabsut, juz. Xll., hal. 109).
Dalam perbankan konvensional, riba nasi’ah dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro.
c. Riba Jahiliyah
Riba Jahiliyah adalah hutang yang dibayar melebihi dari po¬kok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembali¬kan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan6. Riba Ja¬hiliyah dilarang karena pelanggaran kaedah “Kullu Qardin Jarra Manfa’ah Fahuwa Riba” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahan¬nya, riba jahiliyah tergolong Riba Nasi ah; dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan, tergolong Riba Fadl. Tafsir Qurtuby menjelaskan:
“Pada Zaman Jahiliyah para kreditur, apabila hutang sudah jatuh tempo, akan berkata kepada para debitur : “Lunaskan hu¬tang anda sekarang, atau anda tunda pembayaran itu dengan tambahan” “Maka pihak debitur harus menambah jumlah kewa¬jiban pembayaran hutangnya dan kreditur menunggu waktu pembayaran kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan baru. ” (Tafsir Qurtubi, 2/1157).
Dalam perbankan konvensional, riba jahiliyah dapat ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit.
2.5. Sesuai Syariahkah Murabahah Perbankan Syariah?
Murabahah yang dilakukan oleh perbankan syariah me¬mang tidak sama persis dengan definisi murabahah yang dike¬nal dalam kitab-kitab fiqih. Murabahah yang lazimnya dijelaskan dalam kitab fiqih hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Metode pembayarannya dapat dilakukan tunai (naqdan) atau cicilan (bi tsaman ajil / muajjal).
Sedangkan dalam perbankan syariah sebenarnya terdapat dua akad murabahah yang melibatkan tiga pihak. Murabahah pertama dilakukan secara tunai antara bank (sebagai pembeli) dengan penjual barang. Murabahah kedua dilakukan secara cicilan antara bank (sebagai penjual) dengan nasabah bank. Lazimnya bisnis, tentu bank mengambil keuntungan dari transaksi murabahah ini. Rukun murabahah pertama terpenuhi sempurna (ada penjual – ada pembeli, ada barang yang diperjual-belikan, ada ijab-kabul) demikian pula rukun murabahah kedua. Dengan demikian dapat dikatakan kedua akad murabahah ini sah.
2.6. Sesuai Syariahkah Ijarah Perbankan Syariah?
Ijarah yang dilakukan oleh perbankan syariah memang tidak sama persis dengan definisi ijarah yang dikenal dalam kitab-kitab fiqiah. Ijarah yang lazimnya dijelaskan dalam kitab fiqih hanya melibatkan dua pihak yaitu penyewa dan yang menyewakan. Metode pembayarannya dapat dilakukan tunai (naqdan) atau cicilan (bi tsaman ajil / muajjal).
Sedangkan dalam perbankan syariah sebenarnya terdapat dua akad ijarah yang melibatkan tiga pihak. Ijarah pertama di¬lakukan secara tunai antara bank (sebagai penyewa) dengan yang menyewakan jasa. Ijarah kedua dilakukan secara cicilan antara bank (sebagai yang menyewakan) dengan nasabah bank. Lazimnya bisnis, tentu bank mengambil keuntungan dari transaksi ijarah ini. Rukun ijarah pertama terpenuhi sempurna (ada penyewa – ada yang menyewakan, ada jasa yang disewa¬kan, ada ijab-kabul) demikian pula rukun ijarah kedua. Dengan demikian dapat dikatakan kedua akad ijarah ini sah.
2.7. Sesuai Syariahkah Mudharabah Perbankan Syariah?
Mudharabah yang dilakukan oleh perbankan syariah sama persis dengan definisi mudharabah yang dikenal dalam kitab-ki¬tab fiqih. Bank bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib) dan nasabah bank bertindak sebagai pemilik dana. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana terse¬but digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang dise¬pakati. Rukun mudharabah terpenuhi sempurna (ada mudharib – ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagihasilkan, ada nisbah, ada ijab-kabul). Dengan demikian dapat dikatakan akad mudharabah ini sah.

Bab 3. Mekanisme dan Sistem Operasi Bank Syariah

•Pertanyaan:
Apakah nasabah investor (deposan) Bank Syariah mendapat imbalan bunga?
• Jawab:
Tidak, karena bank syariah tidak beroperasi berdasarkan sis¬tem bunga.

•Pertanyaan:
Kalau begitu tidak memperoleh imbalan apa-apa?
• Jawab:
Dapat imbalan berupa bagi hasil.

•Pertanyaan:
Apakah bagi hasil itu ? Bagaimana nasabah investor bisa memperoleh bagi hasil?
• Jawab:
Dulu Muhammad al Amin bermitra dengan Siti Khadijah r.a. dalam suatu usaha perdagangan seperti tertera dalam skema be¬rikut ini:

Waktu itu Siti Khadijah r.a. menyer¬ahkan modal berupa barang dagan¬gan kepada Muhammad al Amin bin Abdullah. Oleh Muhammad al Amin barang-barang tersebut di-perjualbelikan di pasar. Keuntungan dari hasil usaha tersebut kemudian dibagi untuk Siti Khadijah ra dan Muhammad al Amin. Be¬sarnya bagian masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Inilah yang disebut dengan ba¬gi hasil. Cara kerja tersebut ditiru oleh bank syariah.

Keterangan gambar  :
1.    Nasabah investor menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola
2.    Bank melakukan penjualan cicilan
a.    Bank memberikan bagian keuntungan penjualan kepada nasabah
b.    Bank mencatat pembayaran modal dan keuntungan bank
3.    Bank melakukan sewa cicilan
a.    Bank memberikan bagian keuntungan penyewaan kepada nasabah
b.    Bank mencatat pembayaran modal dan keuntungan bank
4.    Bank melakukan kerjasama usaha
a.    Bank memberikan bagian keuntungan kerjasama usaha kepada nasabah
b.    Bank mencatat pembayaran modal dan keuntungan bank
Sistem ini memungkinkan nasabah investor, untuk mengawasi kinerja bank syariah secara langsung. Bila jumlah keuntung¬an yang dihasilkan bank dari pembiayaan semakin besar, maka bagi hasil untuk nasabah investor juga semakin besar.
Sebaliknya jika bagi hasil yang diterima nasabah investor semakin kecil, maka hal itu disebabkan oleh menurunnya kemampuan bank syariah untuk menghasilkan keuntungan. Mengecilnya bagi hasil untuk nasabah investor dalam waktu yang cukup lama merupakan pertanda bahwa bank syariah yang bersangkutan semakin tidak efisien. Ini merupakan peringatan dini (early warning system) bagi nasabah investor secara transparan akan kinerja bank syariah yang dipercayainya mengelola da¬na.
Pada bank dengan sistem bunga, nasabah deposan tidak dapat mengetahui kinerja keuangan bank dari indikasi bunga yang diperoleh karena tiap bulan memperoleh bunga yang besarnya tetap. Jadi dalam perbankan konvensional, nasabah tidak dapat mengetahui secara dini dan transparan kinerja bank.

Pertanyaan:
Apakah ada kemungkinan bagi hasil untuk nasabah investor negatif?
Jawab:
Pengelolaan yang buruk akan menyebabkan bank syariah mengalami kerugian. Dalam hal bank syariah mengalami kerugian, maka dapat terjadi dua hal. Pertama, bila dalam akad disepakati yang dibagihasilkan adalah profit (pendapatan dikurangi biaya), maka secara teoritis ada kemungkinan terjadi bagi hasil negatif. Kedua, bila dalam akad disepakati yang dibagihasilkan adalah pendapatan, maka tidak mungkin terjadi bagi hasil negatif. Paling buruk hanyalah bagi hasil nol. Itu pun hanya terjadi bila pendapatan bank nol.
Pertanyaan:
Nasabah suatu bank syariah jumlahnya ribuan, bahkan mungkin jutaan. Nilai nominal tiap rekening juga ber-beda-beda dan berfluktuasi. Lalu bagaimana bagi hasil didistribusikan ke dalam tiap rekening tersebut
Jawab:
Terdapat tiga skema aliran dana dari nasabah investor kepada bank. Pertama, dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Dalam skema ini bank syariah bertindak sebagai arranger saja. Pencatatan transaksinya di bank syariah secara off balance sheet. Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh arranger fee. Skema ini dikenal dengan nama mudharabah-muqayyadah off balance-sheet. Disebut mudharabah karena skemanya bagi hasil, muqayyadah karena ada pembatasan, yaitu hanya untuk pelaksana usaha tertentu, dan off balance-sheet karena tidak dicatat dalam neraca bank, hanya dicatat dalam rekening administratif saja. Hal ini digam¬barkan pada gambar 3.

Skema Mudharabah Muqayyadah Off Balance-Sheet

Kedua; aliran dana dapat terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terba¬tas, misalnya: pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah invest¬or lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan; misal¬nya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja; atau penyewaan cicilan saja, atau kerjasama usaha saja. Skema ini membuat bank terlibat dalam mudharabah muqayyadah on balance-sheet. Disebut on balance sheet karena dicatat dalam neraca bank. Skema bagi hasilnya mengikuti Gambar 4a. Nisbah bagi hasil disepakati antara nasabah investor dan bank.

Ketiga, dari seluruh nasabah investor kepada bank tanpa ada pembatasan tertentu pada pelaksana usaha yang dibiayai maupun akad yang digunakan. Nasabah investor memberikan kebe¬basan secara mutlak kepada bank syariah untuk mengatur se¬luruh aliran dana; termasuk memutuskan jenis akad dan pelaksana usaha di seluruh sektor. Skema ini disebut mudhara-bah muthlaqah on balance-sheet.

Pertanyaan :
Bagaimana mekanisme bank melakukan transaksi penjualan secara cicilan?
Jawab:
Bank melakukan pembelian barang yang diinginkan nasabah pembeli secara tunai, kemudian menjualnya kepada nasabah pembeli secara cicilan. Gambar 6 ini dapat memperjelas mekanisme tersebut.

Pertanyaan :
Bagaimana mekanisme bank melakukan transaksi peyewaan secara cicilan?
Jawab:
Bank menyewa jasa yang diinginkan nasabah penyewa secara tunai, kemudian enyewakannya kepada nasabah penyewa secara cicilan. Gambar 7 ini dapat memperjelas mekanisme tersebut.

Pertanyaan:
Bagaimana mekanisme bank melakukan transaksi penyewaan secara cicilan, bila kemudian nasabah penye¬waan itu ingin memiliki pada akhir masa penyewaan?
Jawab:
Bank melakukan pembelian barang yang diinginkan nasabah pembeli secara tunai, kemudian menyewakannya kepada nasabah penyewa secara cicilan. Pada akhir masa penyewaan, bank menjual barang tersebut kepada nasabah penyewa. Penjualan ini dapat dilakukan secara tunai, atau secara cicilan. Gambar 8 ini dapat memperjelas mekanisme tersebut.

Pertanyaan:
Bagaimana mekanisme bank melakukan trans¬aksi kerjasama usaha?
Jawab:
Bank melakukan penyertaan modal dalam usaha kerjasama dimaksud. Bank dan pelaksana usaha menyepakati nisbah bagi hasilnya, untuk kemudian bank dan pelaksana usaha akan ber¬bagi hasil atas hasil usaha kerjasama tersebut. Gambar 9 ini dapat memperjelas mekanisme tersebut.

BAB 4. PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (I) Produk Penyaluran Dana, (II) Produk Penghimpunan Dana, dan (III) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberi¬kan perbankan kepada nasabahnya.
4.1.  Penyaluran Dana
Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:
1.    Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
2.    Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
3.    Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.
Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti murabahah, salam, dan istishna serta produk yang mengguna¬kan prinsip sewa yaitu ijarah. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank di¬tentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prin¬sip bagi-hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk per¬bankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adaiah musyara¬kah dan mudharabah.
4.1.1. Prinsip Jual Beli (Ba’i)
Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menja¬di bagian harga atas barang yang dijual.
Transaksi jual-beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang seperti:

a. Pembiayaan Murabahah
Murabahah bi tsaman ajil atau lebih dikenal sebagai muraba¬hah. Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan) adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok di¬tambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan da¬lam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bi tsaman ajil). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.
b. Salam
Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diper¬jualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam trans¬aksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan bar¬ang harus ditentukan secara pasti.
Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasa¬bah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjual¬nya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (bridg¬ing financing). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berla¬kunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.
Ketentuan umum Salam:
•    Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas “A” dengan harga Rp5000 / kg, akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang.
•    Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
•    Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau di¬pesannya sebagai persediaan (inventory), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua) seperti bulog, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel salam.
c. Istishna
Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (¬termin) pembayaran. Skim istishna dalam bank syar¬iah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.
Ketentuan umum:
•    Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati di¬cantumkan dalam akad istishna dan tidak boleh berubah sela¬ma berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pe¬sanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditang-gung nasabah.

4.1.2. Prinsip Sewa (Ijarah)
Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahaan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perban¬kan syariah dikenal ijarah muntahhiyah bittamlik (sewa yang dii¬kuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

4.1.3. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)
Produk pembiayaan syariah yang didasarkan prinsip bagi hasil adalah:
a. Musyarakah
Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi). Transaksi musyara¬kah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara ber¬sama-sama. Termasuk dalam golongan musyarakah adalah se¬mua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dima¬na mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasa¬ma dapat berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewiraswastaan (entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment) , atau intangible asset (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan/reputasi (credit worthiness) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

Ketentuan umum:
Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal ber¬hak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindak¬an seperti:
•    Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
•    Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya.
•    Memberi pinjaman kepada pihak lain.
•    Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau di¬gantikan oleh pihak lain.
•    Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila:
¥ Menarik diri dari perserikatan
¥ Meninggal dunia,
¥ Menjadi tidak cakap hukum
•    Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
•    Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana terse¬but bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.
b. Mudharabah
Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang popular dalam produk perbankan syariah yaitu mudharabah. Mudhara¬bah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dima¬na pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama de¬ngan kontribusi 100% modal dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib.
Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil shahibul maal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab un¬tuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan se¬bagai wakil shahibul maal dia diharapkan untuk mengelola mo¬dal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.
Perbedaan yang esensial dari musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam mudharabah modal ha¬nya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah mo¬dal berasal dari dua pihak atau lebih. musyarakah dan mudhar¬abah dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (uqud al amanah) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak ha¬rus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan me¬rusak ajaran Islam.

Ketentuan umum
•    Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang     atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
•    Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara:
¥ (Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing)
¥ (Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing)
•    Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyeleweng-an, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
•    Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewa¬jiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.
Mudharabah Muqayyadah
Karakteristik mudharabah muqayadah pada dasarnya sama dengan persyaratan di atas. Perbedaannya adalah terletak pa¬da adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan per-mintaan pemilik modal.
4.1.4. Akad Pelengkap
Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya di¬perlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mem¬permudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini diboleh¬kan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan un¬tuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini seke¬dar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.
a. Hiwalah (Alih Utang-Piutang)
Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat me¬lanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Katakanlah         seo¬rang supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan supplier akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

b. Rahn (Gadai)
Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pem¬bayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.
Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria :
•    Milik nasabah sendiri.
•    Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
•    Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggungjawab.
Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka ke¬lebihan tersebut menjadi milik nasabah. Dalam hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, nasabah menutupi keku¬rangannya.
c. Qardh
Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi qardh dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu :
Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran. Biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum ke¬berangkatannya ke haji.
Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengem¬balikannya sesuai waktu yang ditentukan.
Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.
Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank me¬nyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya se¬cara cicilan melalui pemotongan gajinya.
d. Wakalah (Perwakilan)
Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.
Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apa¬bila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (settlement L/C) dapat dilakukan dengan pembiayaan murabahah, salam, ijarah, mudharabah, atau musyakarah.
Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena force majeure menjadi tang¬gung jawab nasabah.
Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu, maka masing-¬masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan bank yang lain, kecuali dengan seizin nasabah.
Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan ha¬rus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama.
Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.

e. Kafalah (Garansi Bank)
Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mem¬persyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana un¬tuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadi ah. Bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.
4.2.  Produk Penghimpunan Dana
Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi ah dan mudharabah.
4.2.1. Prinsip Wadiah
Prinsip Wadi’ah yang diterapkan adalah wadi ah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadi’ah dhamanah berbeda dengan wadi’ah amanah. Dalam   wadi’ah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal wadi’ah dhamanah, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.
Karena wadi’ah yang diterapkan dalam produk giro perban¬kan ini juga disifati dengan yad dhamanah, maka implikasi hukumnya sama dengan qardh, dimana nasabah bertindak seba¬gai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Jadi mirip seperti yang dilakukan Zubair bin Awwam ketika menerima titipan uang di jaman Rasulullah SAW’.
Ketentuan umum dari produk ini adalah:
•    Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai sua¬tu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan di muka.
•    Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card.
•    Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
•    Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4.2.2. Prinsip Mudharabah
Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut diguna¬kan bank untuk melakukan pembiayaan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana terse¬but digunakan bank untuk melakukan pembiayaan mudhara¬bah. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk mela¬kukan pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi2. Rukun mudharabah terpenuhi sempurna (ada mudharib – ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi hasilkan, ada nisbah, ada ijab kabul). Prinsip mud¬harabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi tiga yaitu:
a. Mudharabah mutlaqah
Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berda¬sarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.
Ketentuan umum dalam produk ini adalah:
•    Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan; maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
•    Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
•    Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak     diperkenankan mengalami saldo negatif.
•    Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti de¬posito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpan¬jangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
•    Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
b. Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet
Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (restrict¬ed investment) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat¬-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disya¬ratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digu¬nakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.
Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :
•    Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus di¬ikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyarat¬an penyaluran dana simpanan khusus.
•    Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau     pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
•    Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.
•    Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
c. Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet
Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank ber¬tindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan an¬tara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pe¬laksana usahanya.
Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :
•    Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
•    Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
•    Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

4.2.3. Akad Pelengkap
Untuk mempermudah pelaksanaan penghimpunan dana, bia¬sanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini ti¬dak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan un¬tuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluar¬kan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.
Wakalah (Perwakilan)
Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melaku¬kan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkaso dan transfer uang.
4.3. Jasa Perbankan
Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa :
4.3.1. Sharf (Jual Beli Valuta Asing)
Pada prinsipnya jual-beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahan¬nya harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.
4.3.2. ljarah (Sewa)
Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (safe deposit box) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (custodian). Bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

LARANGAN TRANSAKSI DALAM ISLAM

Islam telah memberikan panduan yang jelas dalam bertransaksi agar menghasilkan transaksi yang halal dan tayyib. Islam juga telah menggariskan jenis-jenis transaksi yang dilarang yaitu: (1) Membuat dan menjual barang-barang yang najis, seperti bangkai, babi, anjing, arak, tahi, kencing dan lain-lain. Barang-barang tersebut adalah haram li zatihi, karena Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT jika mengharamkan suatu barang, maka harganya pun haram juga”. (HR Ahmad dan Abu Daud). (2) Membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam (membawa kepada mafsadat dan maksiat) atau yang mendatangkan kelalaian hingga menyebabkan seseorang individu itu lupa untuk beribadah kepada Allah. (3,4,5) Transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, perjudian (6) Bay‘ ma‘dum (7) Melakukan penipuan dalam transaksi. (8) Membeli di atas belian orang lain. (9) Melakukan penimbunan (ihtikar), dan lain-lain
1. Riba secara bahasa bermakna al-fadl wa al-ziyadah, al-idafah, al-numuw. Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba ada dua macam yaitu: (1) riba duyun (riba qard dan jahiliyyah), (2) riba buyu‘ (riba fadl dan nasi’ah). Dalam kehidupan sekarang, riba telah berkembang dengan bentuk dan nama yang bermacam-macam seperti bunga, faedah, intersest, usury, dan rente. Menyebut riba dengan nama bunga, intersest, usury, dan rente tidak akan mengubah sifatnya, karena hakikatnya sama saja. Semuanya dilarang oleh Islam.
2. Gharar secara etimologis adalah sinonim dengan khatar, khada‘, dan al-jahl. Secara terminologis, gharar adalah segala transaksi yang tidak jelas (ghairu ma‘lum/unknown) dalam hal-hal khususnya atau tidak jelas hasil atau konsekuensinya (majhul ‘aqibah). Sebab utama terjadinya gharar adalah (1) kurangnya informasi (baik berkaitan dengan sifat, spesifikasi, harga, waktu penyerahan) tentang objek kontrak pada pihak yang berkontrak, dan (2) objek kontrak tidak ada. Gharar ada dua macam yaitu: (1) gharar fahisy yang dapat membatalkan akad. (2) Gharar yasir yang dapat dimaafkan oleh Syarak sehingga tidak membatalkan akad.
3. Maysir pada mulanya tidak termasuk dalam praktek transaksi komersial. akan tetapi dikembangkan berdasarkan pada makna literalnya yaitu sering dipersamakan dengan qimar atau mukhatara yang bermakna spekulasi atau perjudian dan taruhan. Perjudian maknanya mendapatkan sesuatu dengan cara terlalu mudah tanpa usaha keras, atau menerima keuntungan tanpa kerja. Jadi perjudian itu prinsipnya, seseorang apakah akan mendapat bagian banyak, sedikit atau bahkan tidak dapat bagian sama sekali semata-mata tergantung pada keberuntungan, dan ketidakjujuran juga menjadi bagian bagian utama dalam transaksi. Maysir secara jelas disebutkan keharamannya dalam al-Quran (Q.S. al-Ma’idah (5): 90).
4. Ihtikar berasal dari kata ihtakara yang maknanya secara etimologis adalah istabadda (menghalangi). Ihtikar secara terminologis adalah membeli barang kebutuhan manusia baik berupa makanan atau lainnya agar barang tersebut langka, sehingga kemudian harga menjadi naik dan akibatnya timbul kemadaratan pada manusia. Ihtikar adalah tindakan yang diharamkan, akan tetapi tidak semua bentuk penimbunan diharamkan. Ihtikar diharamkan jika memenuhi syarat-syarat tertentu.
Dalam amanat terakhirnya dalam khutbah haji wada‘, Rasulullah SAW menegaskan sikap Islam yang melarang keras terhadap riba, Rasulullah SAW bersabda: “Ingatlah bahwa semua riba yang diamalkan pada zaman jahiliyyah dihapuskan dari amalan kamu. Kamu berhak mengambil modal (uang pokok) yang kamu berikan, niscaya kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi…”(H.R. Muslim).
Selain itu, masih banyak lagi hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang larangan riba, diantaranya (artinya):
1. Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama.” (H.R. Muslim)
2. Dari Abu Hurairah r.a., Nabi bersabda, “Pada malam mi’raj saya telah bertemu dengan orang yang perutnya besar seperti rumah, didalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar, lalu saya bertanya kepada Jibril, siapakah meraka? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan riba”. (H.R. Ibnu Majah)

TIME VALUE OF MONEY DAN ECONOMIC VALUE OF TIME

A.Time Value Of Money (TMV)
TVM didasarkan pada konsep bahwa nilai uang yang dimiliki saat ini adalah lebih berharga daripada nilai uang yang akan di terima satu dolar di masa depan. Uang yang di pegang saat ini bernilai lebih karena dapat berinvestasi dan mendapatkan bunga. Konsep utama TVM adalah bahwa nilai uang penerimaan pembayaran di masa depan dapat dikonversi ke nilai setara hari ini. Sebaliknya, Anda dapat menentukan nilai uang yang akan tumbuh di masa depan. Dapat dihitung nilai kelima jika diberi empat dari: Suku Bunga, Jumlah Periode, Pembayaran, Present Value, dan Future Value.
a) Bunga
Bunga adalah biaya untuk meminjam uang, biasanya dinyatakan sebagai persentase dari jumlah pinjaman selama jangka waktu tertentu
b) Jumlah Periode
Periode rata-spasi interval waktu. Setiap interval harus sesuai dengan periode peracikan untuk satu atau jumlah periode pembayaran dalam suatu anuitas.
c) Pembayaran
Merupakan aliran keluar masuk kas yang terdiri dari pendebetan atau pengkreditan
d) Present Value
Present Value adalah jumlah hari yang setara dengan pembayaran masa depan, atau serangkaian pembayaran, yang telah diabaikan oleh tingkat bunga yang sesuai.
e) Future Value
Future value adalah jumlah uang yang investasi dengan tetap, ditambah bunga akan tumbuh oleh beberapa tanggal masa depan.

B. Economic Value Of Time
Economic value of time memiliki arti memaksimumkan nilai ekonomis suatu dana pada periodik waktu. Dasar perhitungan pada kontrak berbasis time value of money adalah bunga, sedangkan dasar perhitungan pada kontrak berbasis economic value of time adalah nisbah. Economic value of time relatif lebih adil dalam perhitungan kontrak yang bersifat pembiayaan bagi hasil (joint venture).
Economic value of time dalam perhitungannya dapat menggunakan konsep revenue sharing atau profit sharing. Konsep revenue sharing atau profit sharing berdampak pada tingkat nisbah yang menjadi perjanjian kontrak kedua belah pihak. Konsep cost of fund dalam economic value of time menggunakan Islamic Security Market Line dengan nilai variabel risk free = 0. Value dari pembiayaan atau investasi yang dilakukan menggunakan metodologi Net Present Value At Risk.
Contohnya dalam menghitung nisbah bagi hasil di Bank Syariah. Dalam proses penentuannisbah,return on capital harus diperhitungkan. Return on capital ini tidak sama dengan return on money. Return on capital tergantung jenis bisnisnya dan berkaitan dengan sector riil,sedangkan return on money berkaitan dengan interest rate.penentuan nisbah bagi hasil harus dilakikan diawal, dan untuk itu digunakan project return. Jika ternyata acual return dari bisnis yang dibiayai tidak sama dengan proyeksinya,maka yang digunakan adalah angka actual,bukan angka proyeksi. Hal ini menunjukan bahwa Islam tidak mengenal time value of money. Time mempunyai economic value jika dan hanya jika waktu tersebut dimanfaatkan dengan menambah factor produksi yang lain,sehingga menjadi capital dan memperoleh return.

C. UANG DAN FUNGSINYA
Secara sederhana uang didefinisikan segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam pertukaran. Fungsi utama uang dalam teori ekonomi konvensional adalah:
1) Sebagai alat tukar (medium of exchange) uang dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran.
2) Sebagai alat kesatuan hitung (unit of Account) untuk menentukan nilai/ harga sejenis barang dan sebagai perbandingan harga satu barang dengan barang lain.
3) Sebagai alat penyimpan/penimbun kekayaan (Store of Value) dapat dalam bentuk uang atau barang.
Dalam ekonomi Islam, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar medium of exchange dan kesatuan hitung (unit of account). Uang itu sendiri tidak memberikan manfaat, akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu uang tidak bisa menjadi komoditi/barang yang dapat diperdagangkan.

Pegadaian Syari’ah

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Praktik seperti ini telah ada sejak jaman Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong.

Namun dalam kenyataan, bahwa gadai pada saat ini, khususnya di Indonesia dalam prakteknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan dapat mengarahkan kepada suatu persoalan Riba, yaitu adanya tambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang. Hal ini jelas akan merugikan pemberi gadai (Rahin) karena ia harus menambahkan sejumlah uang tertentu dalam melunasi utangnya. Oleh sebab itu, sangatlah penting bahwa dalam hal ini memerlukan pemikiran  yang obyektif, tanpa harus memihak, serta harus diambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki keadaan.

Hadirnya pegadaian sebuah lembaga keuangan formal di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai merupakan suatu hal yang perlu disambut positif. Hadirnya lembaga tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik-praktik Lintah Darat, Ijon dan/atau Pelepas Uang lainnya.

Lembaga pegadaian di Indonesia dewasa ini ternyata dalam prakteknya belum dapat terlepas dari berbagai persoalan. Maka diharapkan pegadaian yang selama ini sudah berlaku ditengah-tengah masyarakat dapat berjalan sesuai tujuan pokoknya, serta benar-benar akan dapat berfungsi sebagai lembaga keuangan non-Bank yang dapat memberikan Kemaslahatan sesuai yang diharapkan masyarakat.

A.    PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM

1.    Pengertian Gadai
Makna gadai dalam bahasa hukum perundang – undangan  disebut barang jaminan, anggunan dan rungguhan. Didalam islam gadai dikenal dengan ar-rahn, secara syara’ dimaksudkan menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.

2.    Dasar Hukum
Dasar hukum gadai syariah berlandasan ayat-ayat Al-Qur’an, Hadis Nabi SAW, Ijma’ para ulama dan fatwa MUI.
a.    Al-Qur’an
Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang digunakan sebagai dasar untuk membangun gadai syariah yakni :

283. jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

[180] Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

b.    As-Sunnah
Dalam hadist berasal dari ‘Aisyah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan harga yang diutang, sebagai tanggungan atas utangnya itu Nabi Muhammad SAW menyerahkan baju besinya (HR. Bukhari)
c.    Ijtihad
Berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadist di atas menunjukkan bahwa transaksi atau perjanjian gadai dibenarkan dalam Islam bahkan Nabi Muhammad SAW pernah melakukannya. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian lebih dalam dengan melakukan Ijtihad. Para ulama juga mengambil indikasi dari kisah saat nabi menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan  makanan dari seoarang yahudi.
d.    Fatwa Dewan Syariah Nasional
Berdasrkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) yakni No. 25/ DSN-MUI/III/2002 tanngal 26 juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn  diperbolehkan dengan berbagai ketentuan.

1.    Ketentuan Umum
a.    Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhum (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
b.    Marhum dan manfaatnya masih menjadi milik rahin, pada dasarnya marhum tidak boleh dimanfaaatkan oleh murtahin tanpa seizing rahin.
c.    Pemeliharaan dan penyimpanan marhum pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, dapat juga dilakukan oleh murtahin, akan tetapi biaya dan pemeliaharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
d.    Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhum tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman
e.    Penjualan marhum:
1.    Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
2.    Apabila rahin tidak dapat melunasi utangnya, maka marhum dapat dijual paksa.
3.    Hasil penjualan marhuim dapat digunakanuntuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4.    Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rhin dan kekurangan nya menjadi kewajiban rahin.
2.    Ketentuan penutup
a.    Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantaranya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Islam setelah tidak ada kesepakatan setelah bermusyawarah.
b.    Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari  terdapat kekeliruan akan diubah dan  sebagaimana mestinya.

B.    RUKUN DAN SYARAT GADAI

1)    Rukun Gadai
a.    Orang yang berakad (Aqid)
1.    Rahin yakni orang yang menggadaikan barang
2.    Murtahin yakni orang yang berpiutang dan menerima gadai
b.    Shighat yakni ijab kabul antara rahin dan murtahin
c.    Ma’aqud ‘alaih (barang yang diakadkan)
1.    Marhum yakni barang yang digadaikan
2.    Marhun bihi (dain) yakni utang yang disebabkan karena adanya akad rahn.

2)    Syarat- Syarat Gadai
a.    Sighat
Syarat sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktuyang akan datang.
b.    Pihak – Pihak yang berakad (Akid)
Pihak – pihak yang berakad yakni rahin dan murtahin haruslah cakap menurut hukum yakni ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.
c.    Utang (Marhun bihi)
Utang merupakan kewajiban bagi pihak yang berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang
d.    Marhum
Marhum merupakan barang yang dipegang oleh murtahin atau yang mewakili, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah sama dengan syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan.

C.    AKAD DALAM GADAI

Islam mengajarkan pada umatnya untuk menjungjung tinggi nilai-nilai kemaslatan, karena dengan begitu umat manusia akan terhindar dari kezaliman dan praktik ketidakadilan. Maka berikut suatu alternatif mekanisme pembentukan laba gadai yang sesuai dengan prinsip syari’ah dapat dibentuk secara:

a.    Akad Rahn.
Melalui hal ini, lembaga pegadaian  dapat memamfaatkan barang gadaian yang diserahkan oleh Rahn (penggadai) untuk memperoleh pendapatan usahanya. Karena barang tersebut bukan miliknya secara sempurna. Oleh karena itu, Murtahin harus membagi hasilnya kepda Rahn (pemilik barang) sesuai kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Adapun untuk lebih jelasnya mengenai mekanisme akad tesebut, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

b.    Akad Bai’ Al-Muqayadah.
Akad Bai’ Al-Muqayadah dapat diterapkan pada nasabah yang menginginkan pegadaian barangnya untuk keperluan produktif, artinya dalam menggadaikan barangnya nasabah tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. Sedangkan barang jaminan yang dapat dijaminkan untuk akad ini adalah barang-barang yang dapat dimamfaatkan atau tidak dapat dimamfaatkan (dikelola) oleh Rahin ataupun Murtahin. Dengan demikian Murtahin akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan Rahin, dan pihak penggadai (Rahin) akan memberikan Mark Up kepada Murtahin sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung dan sampai batas waktu yang telah ditentukan/disepakati. Selanjutnya jika Murtahin dapat dimamfaatkan, maka dapat diadakan kesepakatan baru (akad lain) mengenai pemamfaatan Marhun, dan jenis akadnya disesuaikan dengan jenis barangnya. Jika Rahin tidak mau memamfaatkan Marhun dan memungut hasilnya. Sedangkan sebagian hasilnya harus diberikan kepada Rahin, karena Rahin merupakan pemilik Marhun yang sebenarnya. Begitu juga sebaliknya, apabila Murtahin tidak mau diberi amanat untuk mengelola barang gadaian, maka Rahin-lah yang yang harus mengelola, dan akan memberikan bagi hasil kepada Murtahin sesuai dengan kesepakatan.

c.    Akad Al-Mudharabah.
Akad Al-Mudharabah hanya dapat diterapkan pada nasabah yang menginginkan penggadaian barangnya untuk keperluan produktif, artinya dalam menggadaikan barangnya nasabah tersebut menginginkan modal kerja. Sedangkan barang jaminan yang dapat dijaminkan untuk akad ini adalah barang-barang yang dapat dimamfaatkan atau tidak dapat dimamfaatkan (dikelola) oleh Rahin dan Murtahin. Dengan demikian Rahin akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan usaha yang diperoleh kepada Murtahin sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjam terlunasi.

d.    Akad Al-Qardhul Hasan.
Akad ini diterapkan untuk nasabah yang menginginkan penggadaian barangnya untuk keperluan konsuntif. Barang jaminannya hanya dapat berupa barang yang tidak menghasilkan (tidak dapat dimamfaatkan). Dengan demikian Rahin akan memberikan biaya upah atau Fee kepada Murtahin, karena Murtahin telah menjaga atau merawat Marhun.

D.    MEKANISME OPERASIONAL PEGADAIAN ISLAM

Akad gadai dimulai sejak nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah dipersiapkan oleh pegadaian, dengan ini maka akan timbul biaya – biaya yamg meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan seluruh proses kegiatannya, dengan dasar seperti ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disepakati pada saat akad berlangsung antara rahin dan murtahin. Berjalannya perjanjian gadai sangat ditentukan oleh banyak hal. Antara lain adalah subyek dan obyek perjanjian gadai. Subyek perjanjian gadai adalah Rahin (yang menggadaikan barang) dan Murtahin (yang menahan barang gadai). Obyeknya ialah Marhun (barang gadai) dan Utang yang diterima Rahin.

a.    Ketentuan Pelaksanaan Gadai dalam Islam.
1.    Kedudukan Barang Gadai.
Selama ada di tangan pemegang gadai, kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadainya. Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan persetujuan untuk menyimpannya pada pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa  persetujuan itu baru diadakan setelah perjanjian terjadi.

2.    Pemamfaatan Barang Gadai.
Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil mamfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerimanya gadai. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu, diusahakan agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan itu dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau Mubadzir.

3.    Risiko atas Kerusakan Barang Gadai.
Apabila Murtahin sebagai pemegang amanat telah memelihara barang gadai dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keadaan barang, kemudian tiba-tiba barang tersebut mengalami kerusakan atau hilang tanpa disengaja, maka para ulama dalam hal ini berbeda pendapat mengenai siapa yang harus menangggung risikonya. Berbeda halnya jika barang gadai rusak atau hilang  yang disebabkan oleh kelengahan Murtahin. Dalam hal ini tidak ada perbedaaan pendapat, semua ulama sepakat bahwa Murtahin menanggung risiko, memerbaiki risiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.

4.    Pemeliharaan Barang Gadai.
Biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya.

5.    Kategori Barang Gadai
Jenis barang gadai dapat digadaikan sebagai jaminan adalah semua jenis barang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut :
a.    Benda bernilai menurut hukum syara’.
b.    Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi.
c.    Benda diserahkan seketika kepada Murtahin.

6.    Akad Gadai.
Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa penggadaian dianggap sah apabila telah memenuhi tiga syarat, yaitu:
a.    Berupa barang karena hutang tidak bisa digadaikan.
b.    Penetapan kepemilikan penggadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang, seperti mushaf.
c.    Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba pelunasan utang gadai.

b.    Aspek-Aspek Pendirian Gadai Syari’ah.
Adanya keinginan masyarakat untuk berdirinya lembaga gadai Syari’ah dalam bentuk perusahaan, mungkin karena umat Islam menghendaki adanya lembaga gadai perusahaan yang benar-benar menerapkan prinsip Syari’ah Islam. Untuk mengakomodir keinginan ini perlu dikaji berbagai aspek penting, antara lain:
1.    Aspek Legalitas.
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian (PERJAN) menjadi perusahaan umum (PERUM) Pegadaian. Pasal 3 ayat (1a), menyebutkan bahwa Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian misi dari Perum Pegadaian adalah terdapat pada Pasal 5 ayat (2b), yaitu pencegahan praktek Ijon, Riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Dari Pasal-pasal PP tersebut dapat dijadikan kekuatan untuk mendirikan pegadaian Syari’ah.
2.    Aspek Pemodalan.
Modal untuk menjalankan perusahaan gadai adalah cukup besar, karena selain diperlukan dana untuk dipinjamkan kepada nasabah juga diperlukan investasi untuk penyimpanan barang gadai.
3.    Aspek Sumber Daya Manusia.
Keberlangsungan perusahaan gadai Syari’ah sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam melakukan taksiran atas barang gadai, atau analisis investasi yang baik.
4.    Aspek Kelembagaan.
Operasional perusahaan gadai Syari’ah harus membawa misi Syi’ar Islam. Oleh karena itu, aktivitas gadai jangan sampai menyimpang kaidah dan norma agama Islam.
5.    Aspek Sistem dan Prosedur.
Pentingnya aspek sistem dan prosedur adalah agar aktivitas operasional gadai Syari’ah dapat membawa efektivitas dan efisiensi.
6.    Aspek Pengawasan.
Pengawasan harus selalu melekat dalam aktivitas gadai Syari’ah.

c.    Mekanisme perjanjian gadai atau Rahn ini dapat dirumuskan apabila telah diketahui, beberapa hal yang terkait di antaranya:
1.    Syarat Rahin dan Murtahin.
2.    Syarat Marhun dan utang.
3.    Kedudukan Marhun.
4.    Risiko atas kerusakan Marhun.
5.    Pemindahan milik Marhun.
6.    Perlakukan bunga dan riba dalam perjanjian gadai.
7.    Pemungutan hasil Marhun.
8.    Biaya pemeliharaan Marhun.
9.    Pembayaran utang dari Marhun.
10.    Hak Murtahun atas harta peninggalan.

E.    ANALISIS SWOT PEGADAIAN SYARIAH
Prospek suatu perusahaan secara relatif dapat dilihat dari suatu analisis yang disebut SWOT, yakni Kekuatan (Strenght), Kelemahan (Weakness), Peluang (opportunity) dan Ancaman (Threath). Hal-hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.    Kekuatan Pegadaian, Syari’ah bersumber dari:
a.    Dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk.
b.    Dukungan lembaga keuangan Islam di seluruh dunia.
c.    Pemberian pinjaman lunak Al-Qardul Hasan dan pinjaman Mudharabah dengan sistem bagi hasil pada pegadaian Syari’ah sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

2.    Kelemahan Pegadaian Syari’ah:
a.    Berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil adalah jujur. Namun hal ini dapat menjadi bumerang.
b.    Memerlukan metode penghitungan yang rumit terutama dalam menghitung biaya yang dibolehkan dan pembagian nasabah untuk nasabah-nasabah yang kecil.
c.    Karena menggunakan konsep bagi hasil, pegadaian Syari’ah lebih banyak memerlukan tenaga-tenaga profesional yang handal.
d.    Perlu adanya perangakat peraturan pelaksanaan untuk pembinaan dan pengawasannya

3.    Peluang Pegadaian Syari’ah.
a.    Munculnya berbagai lembaga bisnis Syari’ah (lembaga keuangan Syari’ah)
b.    Adanya peluang ekonomi bagi berkembangnya Pegadaian Syari’ah.

4.    Ancaman Pegadaian Syari’ah.
a.    Dianggap adanya fanatisme agama.
b.    Susah untuk menghilangkan mekanisme bunga yang sudah mengakar dan menguntungkan bagi sebagian kecil golongan.

KESIMPULAN

Didalam islam gadai dikenal dengan ar-rahn, secara syara’ dimaksudkan menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Dasar hukum gadai syariah berlandasan ayat-ayat Al-Qur’an, Hadis Nabi SAW, Ijma’ para ulama dan fatwa MUI.
Akad yang diterapkan dalam pegadaian syariah :
a.    Menerapkan akad Ar-Rahn.
b.    Menerapkan akad Bai’ Al-Muqayadah.
c.    Menerapkan akad Al-Mudharabah.
d.    Menerapkan akad Al-Qardhul Hasan.

Barang gadai dapat dimamfaatkan oleh penerima gadai selama pihak pemberi gadai selama pihak pemberi gadai mengizinkan. Hal ini ditempuh untuk menghindari adanya kerugian pada kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. Hukum Gadai Syariah, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta : Ekonisia, 2008
http://www.gudang-info.com