POSITIVISASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

RESUME BUKU IJTIHAD DAN LEGISLASI MUSLIM KONTEMPORER

Karya Prof. Dr. H. Amir Muallim MIS dan Drs Yusdani M.Ag

A.    Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional

Berbicara mengenai arah kebijakan hukum nasional, haruslah dilandasi dengan kehendak rakyat Indonesia dalam era reformasi yang tertuang dalam GBHN 1999. Arah kebijakan GBHN dalam pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia disebutkan, antara lain :
Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbahuruhi perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidak sesuaian dengan tuntutan refirmasi melalui program legislasi.

Dari arah kebijakan tersebut dapat dipahami bahwa pembangunan hukum nasional secara garis besar bersumber pada hukum adat, hukum islam dan hukum barat.pembahasan posisi hukum islam ditengah-tengah hukum nasional, kini sudah bukan waktunya untuk mencari legimitasi keberadaan hukum islam, akan tetapi harus diarahkan pada seberapa banyak hukum islam mampu menyumbangkan nilai-nilainya dalam rangka kemajuan, keraturan, ketenteraman dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dan ketika berbicara mengenai positivisasi hukum islam, sasaran utamanya adalah menjadikan hukum islam sebagai sumber pembuatan undang-undang. Tentu meliputi juga dalam pengertian lain yang lebih luas, termasuk putusan hakim, kebiasaan, dan doktrin.

B.    Sistem Hukum Nasional Era Reformasi

Sistem hukum Indonesia menganut apa yang disebut dengan Rechtsvinding plus atau legal realism plus maksudnya pertanggungjawaban setiap hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan pasal 27 (1) dan pasal 14 (1) dengan penjelasannya UU No. 14 tahun 1970 tersebut diatas hendaknya juga memberi arti setiap hakim berhak menilai apakah suatu pasal dalam undang-undang itu masih sesuai  atau perlu ada penafsiran yang lebih tepat. Jika bunyi undang-undang itu dianggap sebagai sebuah teks, pemahamanya tidak harus tekstual, namun perlu dengan kontekstual namun semua itu utamanya adalah bahwa moralitas dan integritas hakim harus terjamin.

C.    Hukum dan Keadilan

Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakn dan peralihan, Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu  menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Terlepasnya lembaga peradilan dari kekuasaan eksekutif bertujuan agar hakim benar-benar mandiri, maka dengan demikian diharapkan kerja hakim mapu dengan sunguh-sungguh menegakkan hukum, tanpa ada intervesi kekuasaan eksekutif, dan mampu pula mewujudkan rasa keadilan masyarakat.

D.    Hukum Islam, Etika Hukum dan Legal Culture

Hukum dan Keadilan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, penerapan hukum tidak harus selalu bersifat formalitas yang menampung keadilan yang sebenarnya karenanya etika sangatlah dibutuhkan. Berbicara mengenai etika, hukum tanpa etika sama saja namanya bukan hukum malah bisa diartikan bisa sebagai kedzaliman.
Selain membicarakan mengenai etika hukum, ada beberapa hal lain yang juga berkaitan dengan hukum yang sering dijadikan kajian serius yang berhubungan dengan hukum nasional, contohnya mengenai budaya hukum, hal ini juga tak bisa lepas dari hukum islam akan tetapi hal ini belum sebuah pembahasan.

Pengembangan budaya hukum islam di Indonesia kaum muslimin dihadapkan kepada beberapa kemungkinan yakni :
a.    Hukum positif islam yang terbatas pada mempermasalahkan hukum yang berlaku bagi kaum muslimin
b.    Nilai-nilai hukum islam, yang akan diberlakukan bagi seluruh warga negara,bahkan seluh penduduk yang didalamnya ada kemungkinan bukan warga negara.

E.    Strategi dan Pendekatan Positivisasi Hukum Islam

Pembahasan mengenai pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, ada dua kelompok yaitu :
a.    Kelompok yang menekankan pada pendekatan normatif (formalitasme),kelompok ini berpendapathukum Islam harus diterapakan kepada mereka yang sudah mengucapkan dua kalimah syahadah atau yang sudah masuk Islam.
b.    Kelompok yang menekankan pada pendekatan kultural (budaya), kelompok ini berpendapat bahwa yang terpenting bukan formalitasme hukum Islam atau dengan pendekatan norma ideologis, namun yang terpenting penyerapan nilai-nilai hukum islamlah yang bisa terserap dalam masyarakat.

Di Indonesia jika inngi menciptakan masyarakat madani bukan/tanpa menggunkan hukum Islam akan tetapi yang terpenting penyerapan nilai-nilai moral yang positif yang terkandung dalam hukum islam itu sendiri. Menerapakan hukum Islam dalam arti formalitas bukanlah solusi yang tepat bagi terciptanya hukum yang ideal bagi sebuah masyarakat madani.

Strategi Positivisasi hukumIslam di Indonesia berbeda dengan konsep teori masa lalu yang dikenal dengan resepsi, kareana resepsi tidak mengenal usaha yang strategis dan demokrasis. Proses positivisasi hukum Islam dilakukan melalui kerangka keilmuan dalam disiplin Ilmu Hukum jika ditinjau dari aspek akademik, dan tatap dalam koridor demokratisasi  jika ditinjau dari segi sistem politik. Hal ini harus dilakukan dalam era reformasi dan masa mendatang. Untuk mendukung upaya ini, usaha penelitian atau intelektual merupakan suatu aktivitasyang harus dilakukan dalam dunia modern kebebasan akademik dan proses demokrasi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s